Muslimah

HTI Press. Kamis (15/3), Muslimah HTI menyampaikan kritik paradigmatis atas RUU Kesetaraan Gender (KG).  Atas undangan komisi VIII, Ormas-Ormas  Islam  seperti  MUI, MHTI, Aisyiyah, Muslimat NU, BMOIWI dan lain-lain, menyampaikan pandangan terkait  RUU KG. MHTI melihat RUU ini dijiwai semangat menjalankan konvensi-konvensi Internasional, mulai dari DUHAM, CEDAW,BPFA dan MDGs. Meski konvensi-konvensi tersebut terbukti banyak mengarahkan pada kebebasan dari ketaatan pada hukum Allah,  tapi masih juga ditempatkan seolah kitab suci yang mutlak harus diwujudkan. Apalagi kampanye KG menyatakan hambatan terbesar terwujudnya kesetaraan adalah  budaya/agama.

Kesetaraan gender tidak  bisa menjadi tumpuan solusi atas kemiskinan, kekerasan dan diskriminasi. Sesungguhnya semua masalah tersebut lahir karena penerapan sistem kapitalisme yang menjadi dasar lahirnya konstitusi dan perundangan. Sangat naif kita memperjuangkan terwujudnya kG di tengah kekhawatiran akan tingginya angka gugat cerai, maraknya single parents, dan rendahnya pemahaman agama.

Sementara kita faham semangat KG identik dengan pemberdayaan perempuan yang ditekankan pada kemandirian dan kebebasan perempuan. Hak dan martabat, kehormatan dan kesejahteraan bagi perempuan hanya bisa terwujud dengan penerapan syariat Islam secara kaffah.
Ketika saat ini negeri-negeri muslim tidak punya kedaulatan melaksanakan aspirasi umat Islam, semestinya kita sadar kalau kita membutuhkan negara yang kuat dan berdaulat yang mampu menantang komitmen internasional buatan barat , yakni khilafah Islamiyah. Delegasi juga menyampaikan adanya konferensi perempuan internasional di Tunisia.
Anggota komisi VIII Machrus Munir dan Dewi menyampaikan kesepakatan agar UU tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Namun tidak bisa dipungkiri saat ini kita tidak hidup di bawah naungan negara Islam. Anggota lain Humaidi bahkan meminta MHTI meminta agar menyampaikan hasil dan video konferensi Tunisia sebagai bahan diskusi. (MNI MHTI)