Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Bogor, HTI Bogor. Dalam rangka memberikan penjelasan kenapa kenaikan BBM oleh pemerintah harus ditolak, DPD II HTI Kota Bogor yang dipimpin langsung oleh Gus Uwik [Ketua DPD Kota Bogor] bersama tim LF Kota Bogor [Ust Irfan, H. Ray, Ust Imam dan Ust Zulfadli] mengunjungi DPRD Kota Bogor, dalam hal ini diterima oleh komisi B untuk audiensi pada hari Rabu [14/3] di Ruang sidang DPRD Kota Bogor.
Komisi B yang terdiri dari FPDIP, FDemokrat, FPAN, FPK dan FGolkar menyambut dengan hangat kunjungan HTI Kota Bogor. Diawali dengan ta’aruf dan penyampaian visi dan misi dakwah HTI oleh Ust Irfan. “Hizbut Tahrir sangat konsern dengan permasalahan umat, yang salah satunya adalah penyikapan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” jelas Ust Irfan. “Disinilah kita punya rencana besar yaitu menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran dengan syariah dan Khilafah. Oleh karea itulah, HTI tidak bosan-bosan menyuarakan ketengah-tengah umat, selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah,” tegasnya lagi.
Gus Uwik selanjutnya memaparkan argumentasi HTI menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, sekaligus mengingatkan dan mengajak anggota dewan untuk sadar sebagai wakil dari rakyat. “Mayoritas rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM,” tegas Gus Uwik. “Rakyat telah paham bahwa kenaikan harga BBM ini akibat dari liberalisasi sector migas atas pesanan asing. Jadi, jika harga BBM dinaikkan maka yang diuntungkan adalah asing. Bukan rakyat,” tegas Gus Uwik. “Selain itu, masih menurut Gus Uwik, kebijakan menaikkan BBM itu jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Dan ini haram hukumnya. Bapak dan Ibu sekalian, yang saat ini menjadi wakil rakyat, harus lebih kritis membawa aspirasi rakyat untuk disampaikan ke pimpinan partai dan DPR pusat,” imbuhnya lagi. “Ingatlah bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat kelak. Termasuk dalam kebijakan menaikkan harga BBM ini. Apakah kita berusaha sekuat tenaga menolaknya atau hanya diam-diam saja,” imbuh Gus Uwik.
Menanggapi paparan dari tim HTI, Ketua Komisi B yang berasal dari FPDIP menyambut baik apa yang dipaparkan HTI. Apa yang disuarakan HTI sesuai dengan sikap PDIP yang juga menolak rencana kenaikan harga BBM dengan alasan membenai rakyat dan sarat dengan kepentingan politik terutama untuk pencitraan, terutama dengan program bantuan langsung tunai (BLT) nya. Sedangkan dari FPKS sangat mengapresiasi dan menegaskan bahwa posisi komisi B menerima apa yg disampaikan oleh HTI dan akan dibawa ke masing-masing fraksi. Sedangkan anggota komisi B dari Golkar memuji dan menghargai langkah yg diambil HTI untuk menjelaskan masalah BBM ke DPRD dan pihak lain dengan penjelasan yg argumentatif disertai data yg lengkap. HTI tidak seperti yang lain yang hanya bisa demo dan berteriak saja. Audiensi diakhiri dengan penyerahan makalah dan tulisan tentang BBM dan media al-wai’e.[]
