Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih terus tetap pada pendiriannya untuk menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pada dasarnya, partai berlogo banteng moncong putih beranggapan pemerintah masih memiliki APBN yang cukup untuk menanggung beban subsidi masyarakat.
Direktur Megawati Institute yang juga Anggota DPR FPDI Perjuangan Arif Budimanta menyampaikan secara konstitusi subsidi merupakan hak rakyat. Kemudian sumber daya alam itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Oleh karena itu, kenaikan harga BBM tidak sejalan dengan konstitusi yang seharusnya mensejahterakan rakyat. Dari sini akan dapat terlihat siapa yang pro pada rakyat,” ungkap Arif kepada Harian Detik, Kamis (15/3/2012).
Ia menjelaskan apabila asumsi harga minyak dunia (ICP) ditingkatkan menjadi US$ 105 per barel maka pemerintah akan mendapatkan tambahan pendapatan sekitar Rp 34 triliun.
“Ketika ditambah penghematan sebesar Rp 18 triliun, maka APBN masih ada tambahan Rp 52 triliun. Itu sudah sangat cukup bahkan lebih dari cukup untuk menjaga harga BBM,” ungkap Arif.
Arif mengharapkan pemerintah berpikir ulang sebelum menaikkan harga BBM ini. Pasalnya banyak konsekuensi negatif yang ditimbulkan ketika premium dan solar terpaksa naik.
“Yang pasti daya beli rakyat menurun karena pengeluaran bertambah. Kenapa? Karena harga kebutuhan bahan pokok akan meningkat. Dan perlu diketahui bahan bakar itu salah satu komponen biaya produksi yang pastinya akan meningkatkan harga,” jelas Anggota Komisi XI ini.
Ketika pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), hal ini juga tidak masuk akal. Menurut Arif BLT bukanlah sebuah solusi dari kenaikan harga BBM yang kesannya dipaksakan.
“Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat? Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah,” tegas Arif.
Arif menegaskan PDIP berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat dengan terus menentang kenaikan harga BBM. Hal ini, sambung Arif semata-mata untuk mempertahankan stabilitas perekonomian nasional. (detikfinance, 15/3/2012)
