Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. “Kami sudah kirim ke Presiden suratnya (surat penolakan),” ujar Anis di gedung DPR, Rabu, 21 Maret 2012.
Menurut Anis, surat penolakan itu sudah dikirim tiga hari yang lalu. Selain penolakan, surat juga berisi beberapa alternatif dari PKS untuk mengurangi beban subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM.
Reformasi pengelolaan sektor fiskal, kata Anis, bisa dilakukan dengan optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, juga dengan memperbaiki pengelolaan sumber daya mineral agar bisa menjadi cadangan energi. “Paket kebijakan energi harus diperbaiki dan yang dilakukan pemerintah selama tujuh tahun tidak dilakukan pemerintah SBY,” ujar Anis.
Menurut Anis, partainya tidak akan memaksa pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Yang terpenting partai telah menyampaikan masukan dan saran terhadap rencana pemerintah yang akan dilaksanakan pada 1 April mendatang. “Yang penting kami mengajukan, mau diterima atau ditolak terserah.” Menurut PKS, untuk saat ini belum ada alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Anis mengatakan sikap menolak partai ini tidak akan mempengaruhi hubungan PKS dalam Setgab. Sebagai partai pendukung pemerintah, PKS akan mengawal kebijakan pemerintah hingga 2014 mendatang. Hanya saja dalam pertemuan pimpinan partai pendukung pemerintah di Cikeas pekan lalu, Presiden mempersilakan anggota Setgab menyampaikan sikap. “Kan, diminta dan kami memberikan opsi perbaikan manajemen fiskal.”
PKS mengusulkan tiga solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah diminta mempercepat program konversi BBM ke gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM. Pengaturan harga BBM harus diikuti pengelolaan energi listrik dan pengaturan tarif listrik. TDL harus diikuti pengaturan penggunaan geothermal dan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Untuk mengatasi beban anggaran, PKS menyarankan pemerintah mengambil dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2011. Menurut PKS, sekitar 13 persen dari APBN 2011 atau sekitar Rp 95 triliun yang bisa digunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke gas.(tempo.co, 22/3/2012)
