Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Banjar, Dalam menyikapi rencana pemerintah menaikan BBM, DPD II Hizbut Tahrir Kota Banjar melakukan audiensi ke Pemerintahan Kota Banjar. Tim DPD II Dipimpin langsung Oleh Ketua DPD HTI Kota Banjar, Ut. Asep Sudrajat, S.Sos, Ikut dalam Rombongan Ust. Ibnu Aziz Fathoni, M.Pdi, Tim di terima diruan rapat Kantor Setda Kota Banjar pada pukul 10.00 WIB, oleh Walikota Banjar, di damping Asisten Daerah dan Kasat Pol PP.
Dalam kunjungan tersebut, Tim DPD II langsung memaparkan maksud kunjungannya, yakni dalam rangka menyampaikan sikap terkait rencana pemerintah menaikan BBM per 1 April mendatang. Ketua DPD II Ust. Asep Sudrajat memaparkan Bahwa Rencana kenaikan BBM adalah rencana yang Zhalim, karena akan menyulitkan rakyat secara menyeluruh, dan alasan-alasan yang di sampaikan pemerintah adalah dusta. Kemudian Ust Aesep menyampaikan sebuah Hadits Nabi yang mengharamkan Syurga bagi para pemimpin yang membohongi Rakyatnya.
Mengakhiri paparannya, Ust Asep Menanyakan sikap resmi dan posisi pemerintah Kota Banjar dalam kenaikan BBM.
Menanggapi pertanyaan dari Tim DPD II Wali Kota menegaskan bahwa dalam menanggapi kebijakan ini Pemerintah Kota Banjar telah menyiapkan surat penolakan yang dikirim kepada Presiden dan DPR RI yang berisi permintaan peninjauan ulang kebijakan menaikan harga BBM. Walikota juga menyatakan bahwa kenaikan harga BBM dunia sebenarnya tidak merugikan indonesia. ”Kita masih surplus dalam penghasilan BBM, kalau menggunakan logika terbalik, penghasilan dari pajak sangat besar bagi pemerintah, maka mengapa pemerinah harus menaikan harga BBM?” ungkapnya. Ust. Ibnu Aziz Fathoni sebagai bagian dari tim DPD II Menambahkan bahwa persoalan ini disebabkan oleh karena keterjajahan ekonomi. Sumber daya alam Indonesia lebih dari 60% dikuasai oleh asing. Ini diakibatkan oleh sistem yang memang eror dari asalnya. Islam sebagai sebuah system yang mampu memberikan solusi tidak pernah diberi ruang untuk menjelaskan berbagai konsep untuk memecahkan segala problem umat, Islam tidak diberi ruang secara adil dalam ranah publik untuk menjelaskan solusi Islam tersebut.
Merespon pernyataan dari Hizbut Tahrir tersebut walikota dengan gamblang menyatakan bahwa sistem politik negeri ini harus diubah agar terjadi perubahan. “Indonesia membutuhkan revolusi. Warga kita muslim, polisi dan aparatur negara kita juga muslim” pungkasnya.
Seusai acara dan foto bersama, TIM DPD II Menyerahkan media Ummat & Al Islam Sebagai Media Dakwah Hizbut Tahrir, Begitupun Wali Kota Banjar Menyerahkan Salinan Asli urat penolakan kenaikan BBM yang akan dierahkan kepada Presiden RI. (DPD II Kota Banjar)
suasana dskusi
Salinan Surat Penolakan Kenaikan BBM Pemkot Banjar untuk presiden RI
