Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Mayoritas anggota fraksi DPR RI menyetujui opsi penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat (30/3/2012).
Keputusan ini dihasilkan setelah pemungutan suara dilakukan dalam sidang paripurna, Sabtu (31/3/2012) dini hari. Melalui mekanisme ini, 356 anggota fraksi menyatakan mendukung opsi kedua yang menambahkan ayat 6 a pada Pasal 7 UU APBN 2012 yang memberi kesempatan kepada pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi dengan syarat.
“Dalam hal harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya,” demikian bunyi penambahan ayat 6a tersebut.
Selain Demokrat, fraksi-fraksi yang menyatakan setuju adalah Golkar, PAN, PKB dan PPP. Sementara itu, hanya 82 anggota yang menyetujui opsi pertama yang berbunyi bahwa Pasal 7 ayat 6 tidak berubah sehingga tak ada kenaikan harga BBM.
Jumlah dukungan terhadap opsi pertama cukup kecil karena hanya terdiri dari Fraksi PKS dan Gerindra. Dua fraksi yang konsisten sejak awal menolak memutuskan untuk walk-out, yaitu PDI-P dan Hanura.
Hasil ini langsung memperoleh protes dari para mahasiswa yang mengikuti jalannya paripurna sejak Jumat pagi. Kericuhan kecil di balkon paripurna sempat terjadi. Para mahasiswa segera dipaksa keluar oleh satuan pengamanan dalam DPR RI.(kompas.com,1/3/2012)
Wakil rakyat harusnya berfikir seperti rakyat artinya tidak mau menyusahkan rakyat. Tapi wakil rakyat sudah jadi wakil kapitalis artinya jangan sampai para kapitalis susah… kalau saingan sama SPBU lLokal… Fikirnya untung melulu. kita sudah muak…saatnya kita mewujudkan suatu Daulah yang berpihak pada rakyat…Daulah ISLAM yang akan menegakkan keadilan… BBM (Benar-Benar Murah) bisa juga BBG (Benar-Benar Gratis)