Pangkalpinang, HTI Press.-Delegasi DPD I HTI Babel mengunjungi jajaran redaksi media massa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjelaskan sikap Hizbut Tahrir terkait penolakan rencana kenaikan BBM per April 2012 oleh pemerintah.
Delegasi tersebut Ketua DPD I HTI Babel Ust Sofyan Rudianto, Ketua Lajnah Tsaqofiyah Ust Firman Saladin, Humas HTI Babel Ust Fakhruddin Halim, Ust Endi Surahman, Ust Estu dan Ust Sigit dan Ust H Johansyah Salahuddin.
Sejumlah media massa yang dikunjungi Bangka Pos, Babel Pos, Radar Bangka, Realita News,Rakyat Pos dan Perwakilan LKBN Antara.
Kepada jajaran redaksi media massa tersebut dijelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan.
Menurut Ust Sofyan Rudianto, liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan Migas kepada swasta maupun asing dan pengurangan peran negara. “Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri.
Di samping merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya, para tokoh Ormas Islam tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan proses liberalisasi dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan religiusitas mayoritas penduduk negeri ini yakni Islam.
“Menurut syariah Islam, migas harus dikelola oleh negara yang hasilnya diperuntukan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat!” ungkap Sofyan.
Seluruh jajaran redasi media massa tersebut sependapat dengan sikap HTI. []FH