Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, pada hari Jumat (13/4), menyerukan pentingnya untuk melakukan segala upaya guna mencegah berdirinya “sebuah negara teroris atau Islam” di wilayah pantai di Afrika Utara, menyusul dominasi pemberontak Tuareg dan kelompok Islam di Mali utara, sehingga pada saat yang sama tidak menutup kemungkinan dilakukan intervensi militer apapun oleh Prancis.
Sarkozy mengatakan: “Saya tidak yakin bahwa Prancis harus melakukan intervensi militer”. Namun, pada saat yang sama ia menjelaskan bahwa Prancis dapat “memberi bantuan” untuk operasi seperti ini.
Ia menambahkan: “Ada Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat dengan Mauritania, Niger dan Aljazair, yang memiliki peran besar untuk memainkannya. Juga ada resolusi Uni Afrika dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat diambilnya.”
Sarkozy melanjutkan: “Prancis siap memberikan bantuan, namun bantuan itu bisa dalam posisi kepemimpinan, karena beberapa alasan yang merujuk pada sejarah kolonial Prancis, dan harus menghormati perbatasan dengan Mali, serta harus bekerja dengan pemberontak Tuareg untuk mencari jalan, minimal mereka mendapatkan pemerintahan otonom.”
Pemerintah Prancis bersama masyarakat internasional mengutuk deklarasi kemerdekaan Mali utara, secara sepihak oleh kelompok pemberontak Gerakan Nasional Pembebasan Azawad.
Sarkozy menyambut baik kemajuan yang dicapai di Mali, di mana sistem konstitusional kembali secara bertahap, sebab Kepala Majelis Nasional telah menjadi presiden transisi, dan negara itu akan melakukan pemilihan.
Kandidat pemilihan presiden Prancis pada tanggal 22 April dan 6 Mei, dari partai sosialis Francois Hollande, dalam wawancara yang dipublikasikan oleh surat kabar “Liberation“, tidak menampik kemungkinan intervensi militer apapun bentuknya oleh Prancis di Mali. Dikatakan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab negara-negara Afrika (islammemo.cc, 13/4/2012).
telah nyata kebencian kaum kafir terhadap islam
teruslah berjuang saudaraku..untuk tegaknya Khilafah di benua Afrika.. allahu akbar
sarkozy Laknatullah…..!!!