Hearing Dengan Anggota DPRD Jawa Timur
HTI Press. Upaya penyadaran umat tidak hanya dilakukan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) kepada masyarakat umum. Anggota DPRD juga menjadi sasaran MHTI dalam rangka menyebarkan Islam sebagai satu-satunya sistem yang harus diterapkan sehingga problematika umat bisa terselesaikan.
Seperti yang dilakukan DPD MHTI Jawa Timur. Sebagai hasil tindak lanjut dari Liqo Muballighot “Muballighot Menuntut Kepengurusan Umat dengan Khilafah” yang digelar Sabtu (21/4/2012), DPD MHTI bersama perwakilan muballighot hearing dengan anggota DPRD Jawa Timur, Kamis (26/4/2012). Delegasi MHTI yang berjumlah 15 orang itu diterima oleh Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Jawa Timur yang terdiri dari Ketua Titik Indrawati dari Fraksi Demokrat, Sekretaris Sumiati dari Fraksi PDI P, Endang Sulistyawati dari Golkar, Ike Herawati dari Gerindra dan Annisa Syakur dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Hearing diawali dengan perkenalan kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan fakta terkini oleh delegasi MHTI. Diantaranya seperti yang disampaikan Azifah Anggota DPD MHTI Jawa Timur dan para mubballighot lainnya. Ada ketidaktepatan dari sbuah peraturan yang di Indonesia yang notabene diwarnai sistem kapitalisme. Sistem yang akan mengantarkan pada ketidaksejahteraan manusia terutama perempuan.
1. Masalah kemiskinan. Di Indonesia,tidak hanya karena kesalahan individu tetapi juga sistem. Ada 34 juta warga miskin dengan standar penghasilan Rp 7.000 per orang per hari. Jika standar naik, makin banyak jumlah warga mskin. Padahal ini terkait dengan pengaturan pemerintah terhadap sumber daya alam yang seharusnya dikembalikan ke masyarakat.
2. Masalah politik. Hak perempuan 30 persen di dewan yang ternyata belum tercapai. Ini belum bisa mewakili suara perempuan dan belum bisa menyelesaikan solusi yang tepat terkait dengan hak-hak perempuan.
3. Pendidikan yang makin hari makin mahal dengan kualitas pendidikan makin menurun. Kalaupun gratis, kualitasnya rendah.
4. Pergaulan, meninggalkan nilai agama, budaya bebas akibat penerapan sistem kapitalis
5. Kesehatan. Biaya rumah sakit dan obat sangat tinggi. Asuransi kesehatan sulit diurus, banyak ibu hamil yang kurang gizi
6. Perempuan menjadi target kejahatan. Pelaku kejahatan membunuh suami, anak dan orang lain.
7. Kondisi pesantren. Sukses dalam mencetak generasi yang tafaquh fiddin dan terdepan dalam IPTEK tapi ketika dikembalikan ke masyarakat, menjadi pribadi yang biasa yang tidak bisa mengubah kondisi fakta ini, karena sistem yang ada sekarang.
Para mubbalighot pun sepakat harus ada aturan pengganti yang mensejahterakan umat Islam. Sistem kapitalisme sudah mendekati kehancuran. Sistem pengganti itu adalah Islam karena ketika peradaban Islam diterapkan, terbukti tidak ada kemiskinan. Sumber daya alam dikelola oleh negara dan dikembalikan lagi untuk rakyat.
Fakta-fakta itu ditanggapi oleh Kaukus Perempuan Parlemen. Sekretaris Kaukus Sumiati yang juga dari Fraksi PDI P tidak setuju dengan penerapan sistem kapitalisme yang dipengaruhi oleh Barat.
Sumiati dan anggota Kaukus Perempuan Parlemen lainnya salut dengan keberadaan MHTI. Mereka bahkan mengajak MHTI untuk masuk ke parlemen atau partai politik. Ia mengaku bahwa suara perempuan masih sangat kurang. Pun ketika bersuara di parlemen, perempuan masih sulit untuk menyuarakan aspirasinya. Ajakan ini tentu saja ditolak MHTI yang memang berjuang di jalur non-parlemen.
Bagi Kaukus Perempuan Parlemen, sistem Khilafah masih sebatas wacana. Namun, mereka mengakui bahwa sistem yang ada sekarang ini memang butuh pembenahan. Karena itu, mereka akan menampung aspirasi yang disampaikan MHTI dan akan dibahas di dalam fraksi.[]
