Indonesia Pasti Lebih Baik dengan Khilafah

HTI Press. Konferensi Tokoh Umat tidak hanya menampilkan pemaparan dari syabab HTI Kalsel. Namun juga ada perwakilan DPP HTI yang memberikan pidato politik di penghujung konfrensi, yakni Ust Wisnu Agung Wardana.

Pidato politik yang disampaikan dengan judul Indonesia Pasti Lebih Baik dengan Khilafah menyuarakan pandangan dan solusi HT atas problematika yang dialami oleh rakyat.

Dalam pidato politik tersebut, Ust Agung menyatakan sungguh sebuah ironi melihat potret negara yang diberikan berkah kekayaan SDA, namun penduduknya miskin. “Ironis melimpahnya kekayaan SDA tidak membuat penduduk negeri ini hidup makmur dan sejahtera, sebaliknya malah banyak diantara mereka hidup di bawah garis kemiskinan”, kata Ust Agung miris. Beliau mengutip data BPS 2011 yang menyebutkan bahwa terdapat penduduk di bawah garis kemikinan  sebanyak 30,16 juta orang dengan ukuran Rp.250.000/orang/bulan untuk daerah perkotaan, dan Rp.213.000/orang/bulan untuk pedesaan.

Di samping kemiskinan, masalah yang dihadapi oleh negara ini kata beliau adalah hutang negara yang kian membengkak. Dengan hutang 187,3 trilyun, maka kalau dibagi-bagi pada seluruh warga negara, setiap orang akan terbebani hutang sebesar 7,6 juta rupiah.

Ust Agung pun menyebutkan bahwa berbagai persoalan di atas yang dihadapi oleh negeri ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sistem yang rusak dan bobrok. Kedua, penguasa yang korup dan tidak amanah.

Sistem yang dimaksud oleh Ust Agung tidak lain adalah Kapitalisme liberal. Pernyataan tersebut tidak hanya sekedar tudingan. Hal itu tampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. “Memang tidak ada dokumen negara yang menyatakan negeri ini adalah kapitalisme, negeri ini adalah sekuler, negeri ini adalah liberal”, kata Agung. “Akan tetapi, berdasarkan ciri-ciri utama yang diterapkan di negeri ini, dapat disimpulkan dengan sangat tegas, negeri ini adalah negeri kapitalis liberal” lanjut beliau.

Ciri-ciri yang beliau maksudkan adalah kepercayaan negara yang besar pada pasar bebas yang menyingkirkan peran negara dalam segala kegiatan ekonomi. Dengan kata lain negara hanya sekedar sebagai regulator. “Dan yang semakin nyata di depan mata kita, subsidi kepada rakyat harus dihapuskan”, tambah Ust Agung dengan tegas menunjuk sistem Kapitalisme liberal. Begitulah dalam doktrin kapitalisme, bahwa subsidi bertentangan dengan pasar bebas. Bahkan menjadi kewajiban hajat hidup publik diserahkan kepada tangan-tangan swasta.

Ust Agung menyebutkan beberapa diantara UU untuk menunjukkan betapa bobroknya sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini, diantaranya UU Migas dan UU PMA. Dalam UU Migas, peran negara dikebiri, tidak boleh terlibat langsung baik dalam sektor hulu dan hilir. Sementara pada UU Penanaman Modal Asing, negara didorong untuk memberi perlakuan yang sama pada investor dari negara manapun. Ditambah larangan nasionalisasi bagi negara.

Dampak dari UU yang dihasilkan oleh parlemen demokrasi adalah tersingkirnya peran negara, SDA yang dikuasai oleh perusahaan korporasi asing. Para korporasi asing menjadi penikmat paling besar kekayaan negeri. Sementara rakyat sebagai pemilik sah SDA di negari ini hanya gigit jari, akrab dengan kemiskinan.

Ust Agung pun lantas menyatakan keheranannya tentang doktrin kapitalisme liberal yang disanjung-sanjung di negeri ini. Padahal kata beliau di negara asalnya, yakni AS, rakyatnya melalui gerakan occoupy wallstreet, doktrin kapitalisme liberal digugas dan dituntut untuk dihapuskan.

Berkaitan dengan faktor kedua, penguasa yang korup, Ust Agung mengatakan, “korupsi semakin mewabah dan sulit dihentikan, karena pelakunya adalah penguasa sendiri yang seharusnya memberantas korupsi”. Bukan hal yang asing lagi bagi segenap rakyat, bahwa korupsi menjadi primadona pemberitaan di media-media.

Tegakkan Sistem Islam, Indonesia Pasti Lebih Baik

Atas dasar berbagai masalah yang ditimbulkan oleh kapitalisme, maka sudah sepantasnya diperlukan sistem penggantinya. Sudah saatnya umat mengambil solusi yang dapat menuntaskan permasalahan yang dihadapi. Solusi tersebut sangat dekat dengan rakyat dan agama dari mayoritas penduduk negeri, yakni Islam. “Islam memberikan syari’ah yang sempurna dan menyeluruh”, tandas Ust. Agung.

Namun meski sejak lama merdeka, dipeluk oleh mayoritas rakyat dan presiden yang memimpin beragama Islam, syari’ah Islam tidak serta merta dapat diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai aspek. Mengapa demikian?  Ini lantaran syari’ah Islam tidak diterapkan oleh negara sebagai institusi. Oleh karenanya kata Ust. Agung, “agar syari’ah Islam tegak secara kaffah, diniscayakan perlunya daulah Khilafah Islamiyyah”.

Hal itu tambah Ust Agung, karena hanya Khilafah Islam yang kompatibel dengan syari’ah Islam. Disamping itu, “Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam, bukan demokrasi, bukan kerajaan, bukan republik, dan sistem-sistem lainnya”, lanjut beliau.

Perbedaan khilafah dengan kapitalisme, dalam sistem khilafah, Khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan urusan rakyatnya. Sementara dalam doktrin kapitalisme, negara dipinggirkan perannya dalam pemeliharaan urusan rakyat. Ust. Agung mencontohkan, dalam rangka memelihara urusan rakyat, khilafah menjadikan kekayaan SDA sebagai kepemilikan umum yang akan digunakan untuk kemaslahatan rakyat.[]