Muslimah

HTI Press. Pemberdayaan perempuan yang selalu didengungkan tidak akan bisa tercapai jika sistem yang carut marut ini masih dipertahankan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, pendidikan, dan ekonomi tidak akan berhasil jika pemerintahan masih korup. Sementara pihak-pihak yang berkepentingan masih berkutat dalam upaya pemberdayaan perempuan versi kapitalisme, Islam mempunyai versinya sendiri dalam pemberdayaan perempuan.

“Hak-hak perempuan dalam bidang politik, pendidikan dan ekonomi dijamin oleh Islam”, kata Dr. Nazreen Nawaz, juru bicara Muslimah Hizbut Tahrir, dalam forum Rembug Tokoh Muslimah DIY, di Hall Purna Budaya UGM Yogyakarta, Selasa (22/5), yang dihadiri oleh sekitar 100-an muslimah.

“Di Barat memang ada politikus perempuan, ada pendidik perempuan. Namun di Inggris, sebanyak 1400 perempuan diperkosa dalam waktu seminggu saja. Setiap 50 detik terjadi KDRT. Bisa terjadi demikian karena sistem di sana membolehkan wanita untuk dieksploitasi”, demikan Dr. Nawaz mengungkapkan fakta. “Maka satu-satunya jalan memberdayakan perempuan adalah penerapan syariah Islam yang diterapkan dalam naungan Khilafah Islamiyah”, lanjutnya.

Di masa Khilafah Islamiyah perempuan terjamin hak-hak politiknya, dalam hal ini hak menyuarakan pendapat. Terdapat seorang perempuan di masa Khalifah Umar bin Khattab yang memprotes jumlah mahar yang ditentukan oleh Khalifah. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab membenarkan pendapat wanita tersebut dan mencabut kembali kebijakan yang telah dikeluarkannya.

Jika kondisi di Barat separah itu, maka satu hal yang harus ditolak adalah upaya Barat memaksakan sistemnya diterapkan di negeri-negeri kaum muslim. Keluarga sebagai benteng terakhir umat Islam sekarang ini sedang dihancurkan oleh Barat. Barat memaksakan ide kesetaraan gender, multikulturalisme dan liberalisme untuk diterapkan di negeri-negeri kaum muslim, termasuk di Indonesia dan di Yogyakarta ini. “We must reject!” tegas Dr. Nawaz.[]