Hasyim Serang Balik Barat Soal Intoleransi Beragama

Pesiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) KH Hasyim Muzadi menyangkal penilaian peserta sidang PBB di Jenewa Swiss yang menuduh Indonesia intoleransi beragama. Bahkan mantan Ketua Umum PBNU itu menyerang balik sejumlah negara di Eropa yang intorelansi beragama dalam sejumlah kasus.

“Selaku Pesiden WCRP saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu pasti, karena laporan dari dalam negeri Indonesia,“ kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (30/5).

Menurut Hasyim, tidak ada negara di dunia ini yang lebih toleran dari Indonesia dalam beragama. “Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim manapun yang setoleran Indonesia,” jelas sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini.

Hasyim lantas mempertanyakan ukuran intoleransi beragama yang dituduhkan oleh peserta sidang PBB di Jenewa Swiss. “Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam Indonesia,” katanya.

Kasus GKI Yasmin Bogor, kata Hasyim, juga juga tidak bisa dijadikan ukuran Indonesia intoleransi beragama. “Saya berkali- kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan daripada masalahnya selesai. Kalau ukurannya pendirian gereja, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di kupang (batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di papua. ICIS selalu melakukan mediasi,” katanya.

Selanjutnya, katanya, jika yang dijadikan ukuran adalah protes terhadap konser Lady Gaga dan Insyad Manji, kata Hasyim, tidak ada bangsa di dunia ini yang mau tata nilainya dirusak orang lain. “Bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri untuk kebanggaan intelektualisme kosong? Kalau ukurannya HAM di Papua, kenapa TNI, Polri, dan imam masjid berguguran tidak ada yang bicara HAM ?,” katanya.

Lebih lanjut, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini mengatakan, Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid. Indonesia, katanya, juga lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan jilbab, dan lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tak menghormati agama karena di sana ada UU perkawiman sejenis.

“Agama mana yang memperkenankan perkawinan sejenis? Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia dan kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar humanisme  dan mana yang sekedar weternisme,” pungkasnya. (suaramerdeka.com, 30/5/2012)