Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Bogor. Tim LF DPD II HTI Kota Bogor diterima baik oleh Kasat Polisi Pamong Praja Kota Bogor, Hendi Iskandar, Rabu (12/6) di Kantor Sat Pol PP Jalan Pajajaran, Bogor. Dengan didampingi oleh Kasie Penindakkan dan pembinaan, tim yang sengaja diutus untuk silaturahim ini berdiskusi seputar akar masalah dari penyakit masyrakat yang menjamur di kota Bogor.
Dalam diskusi tersebut, Kasatpol PP Kota Bogor yang memimpin 300 anggotanya setuju untuk penerapan Syariah Islam. “Saya setuju dengan penerapan syariah Islam, baik secara individu maupun sebagai bagian pemerintah. Karena itulah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah SWT,” tegas Hendi.
Pernyataan Hendi disambut baik oleh rombongan LF DPD II HTI Kota Bogor yang diketuai M Irfan. “Pada dasarnya HTI bertujuan untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah kota Bogor dalam hal ini Kasatpol PP dan jajarannya, bagaimana caranya untuk mengurai permasalahan seputar PKL, Sarana Hiburan dan para PSK yang menjamur di kota Bogor ini,” papar Irfan. Dia melanjutkan, Semua kasus tersebut dapat teratasi dengan cara merubah konsep yang salah kepada konsep yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT, berupa SyariatNya.
“Karenanya ketika kita mengatakan bahwa Bogor Kota Halal dan Beriman, itu tidak hanya menjadi slogan saja, melainkan terimplementasikan dalam setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan”, tambahnya. Selain itu katanya, makna halal adalah perbuatan yang selalu terjaga dari perilaku yang mendekatkan kepada yang haram, apalagi sampai haram.
Selain itu sambungnya, sikap HTI secara skup nasional tetap pada tagline “Selamatkan Indonesia dengan Syariah”. “Artinya bahwa apapun permasalahan yang ada di hadapan kita, maka hanya kembali kepada Islam sajalah, dengan penerapan syariah akan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan mendapatkan keberkahan,” tutupnya.
Diskusi tidak berhenti disitu, salah satu anggota yang turut dalam silturahim tersebut, H Ray Iskandar menyampaikan, fenomena yang terjadi di kota Bogor karena penerapan ideologi yang salah. Dampaknya aparat akan berhadapan dengan masyarakat, ketika melaksanakan peraturan daerah yang mereka tegakkan. “Yang diuntungkan dari penerapan ideologi yang salah tadi adalah kaum kapitalis. “Karena mereka lah yang mensponsori segala bentuk kemaksiyatan yang terjadi di masyarakat,” tegasnya. []Reno Abimanyu
