Kekuasaan Apa Yang Dimiliki Presiden Baru Mesir?

Mohamed Mursi, presiden Mesir pertama yang dipilih secara bebas, belum diambil sumpah jabatan, namun kemampuannya untuk menentukan nasib bangsa terbesar di dunia Arab itu terbatas bahkan sebelum dia memulainya dengan langkah-langkah konstitusional yang telah ditentukan terlebih dulu oleh militer .

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (SCAF), yang telah memegang kekuasaan eksekutif sejak Hosni Mubarak digulingkan tahun lalu, mengeluarkan deklarasi konstitusional pada tanggal 17 Juni, saat penghitungan suara pemilihan presiden digelar.

Di bawah ini adalah penjelasan tentang apa arti deklarasi itu bagi kekuasaan presiden:

MENSAHKAN UNDANG-UNDANG

Majlis rendah parlemen yang dikuasai oleh kelompok Islam dibubarkan oleh militer setelah Mahkamah Agung Konstitusi yang memutuskan bahwa proses pemilihan parlemen itu cacat hukum. Dalam deklarasi konstitusional militer, kekuasaan parlemen untuk membuat undang-undang menjadi wewenang dewan militer.

Presiden memiliki kekuasaan untuk mengajukan keberatan terhadap RUU yang diusulkan oleh SCAF dengan menggunakan kekuasaan legislatifnya. Namun dewan militer, yang bertindak sebagai parlemen, dapat memblokir setiap undang-undang yang diusulkan oleh Mursi.

PENUNJUKAN SEBUAH PEMERINTAHAN

Sebagaimana di bawah konstitusi lama, presiden memiliki hak untuk memilih dan menunjuk kabinet. Namun pemerintah, seperti halnya presiden, menghadapi pembatasan pada undang-undang apa yang bisa disahkan. Secara teori, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat atau memecat para pejabat pemerintah, seperti para pejabat polisi, gubernur regional dan jaksa negara.

MENULIS KONSTITUSI BARU

Penyusunan konstitusi Mesir untuk menggantikan konstitusi yang lama yang mendukung pemerintahan otokratis Mubarak telah menjadi subyek bebulan-bulan perselisihan antara SCAF, kelompok-kelompok Islam, kelompok liberal dan kekuatan-kekuatan politik lain.

Hal ini merupakan debat berisiko tinggi karena konstitusi akan menetapkan bagaimana pemerintah Mesir baru akan memerintah – yang menentukan isu-isu seperti keseimbangan kekuasaan antara parlemen dan presiden, peran dan pengaruh militer dan sejauh mana hukum syariah Islam akan diberlakukan.

Parlemen yang dipimpin oleh kelompok Islam telah dua kali mencoba untuk menunjuk majelis dalam menyusun sebuah dokumen konstitusi.  Majlis pertama dibubarkan oleh pengadilan setelah kelompok liberal dan yang lainnya menantang penyusunannya dengan mengatakan bahwa rancangan itu tidak mewakili keragaman di Mesir. Majlis yang kedua menghadapi tantangan hukum terbaru setelah mendapat kritik serupa.

Dalam deklarasi konstitusional SCAF itu, presiden, tentara dan para pejabat tinggi lainnya memiliki hak untuk memveto setiap ayat yang disusun oleh badan penyusun konstitusi. Hal ini dapat segera menyebabkan kebuntuan.

Menurut deklarasi konstitusional, jika majlis yang bertugas menulis konstitusi baru menghadapi setiap rintangan dalam menyelesaikan tugasnya, SCAF memiliki waktu satu minggu untuk membentuk majlis lain yang mewakili “semua kekuatan di masyarakat”.

Hal ini lagi lagi  menyerahkan kartu truf kepada militer.

MENYATAKAN PERANG

Presiden hanya dapat menyatakan perang atas persetujuan SCAF.

Militer menerima $ 1,3 milyar dalam setahun dalam bentuk bantuan militer karena dilakukannya perjanjian damai Mesir dengan Israel. Militer tidak akan menginginkan terancam oleh setiap konflik atau akan terseret kepada perang lain dengan Israel setelah 33 tahun hidup berdampingan dengan damai.

MENGAWASI PERMASALAHAN MILITER

SCAF bertanggung jawab untuk memutuskan semua hal yang berkaitan dengan angkatan bersenjata. Kepala SCAF , bukan presiden yang baru, yang akan menjadi kepala angkatan bersenjata hingga konstitusi baru selesai ditulis. Untuk sekarang, hal ini menjadikan anggaran militer di luar kendali presiden, yang merupakan titik potensi dalam perjuangan menjadikan militer di bawah kendali sipil.

MENANGANI KERUSUSAN DALAM NEGERI

Presiden bisa memanggil pihak militer untuk menangani “gangguan” di dalam negeri setelah mendapatkan persetujuan SCAF.  Militer dapat dipanggil oleh presiden untuk melindungi fasilitas-fasilitas penting negara dan untuk berpartisipasi dalam menegakkan keamanan publik.

MENGAMBIL SUMPAH JABATAN

Saat parlemen dibubarkan, dengan perintah mahkamah konstitusi hanya beberapa hari sebelum pilpres babak kedua, presiden baru mengambil sumpah jabatan di depan Mahkamah Agung Konstitusi.

Sampai saat ini, Ikhwanul Muslimin – kelompok yang dilarang di masa pemerintahan Mubarak dimana Mursi mengundurkan diri setelah dia terpilih menjadi presiden- bersikeras bahwa presiden baru hanya akan diambil sumpahnya di depan parlemen. Kelompok ini menegaskan bahwa pembubaran parlemen itu adalah ilegal. (RZ)

(Dilaporkan oleh Edmund Blair dan Tamim Elyan; Diedit oleh Andrew Osborn)

Sumber: reuters (25/6/2012)