Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Oleh Kamran Yousaf
1 Juli, 2012
ISLAMABAD:
Dengan secara terang-terangan mengabaikan untuk kebijakan luar negeri yang disetujui oleh parlemen tahun ini, Pakistan telah diam-diam mengizinkan angkatan bersenjata pimpinan-AS untuk menggunakan wilayah udaranya untuk mengangkut pasokan militer yang mematikan ke Afghanistan, ungkap sumber-sumber resmi.
Tidak jelas kapan izin itu diberikan, namun diyakini akan menghentikan kesenjangan antara Pakistan dan Amerika Serikat hingga mereka menyelesaikan transaksi mengenai pembukaan kembali jalur darat yang vital bagi pasukan asing di Afghanistan.
Namun langkah itu kemungkinan akan memicu reaksi publik yang kuat mengingat resolusi parlemen yang menyatakan bahwa wilayah Pakistan, termasuk wilayah udaranya, tidak boleh digunakan untuk transportasi senjata dan amunisi ke Afghanistan.
Sebuah sumber terpercaya mengatakan kepada The Tribune Express bahwa kantor luar negeri dan kementerian pertahanan bersikap bertentangan satu sama lain atas apakah boleh memungkinkan pesawat NATO untuk membawa senjata.
Kmentrian Luar Negeri menentang keputusan itu dan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran terhadap resolusi parlemen. Namun, akhirnya mereka mulai menerbitkan pernyataan tidak keberatan (NOC) bagi pesawat-pesaat tersebut setelah mendapat tekanan dari pejabat pertahanan.
Menurut UU, Kemenlu menruskan NOC kepada Angkatan Udara Pakistan, yang kemudian memungkinkan pesawat-pesawat itu untuk terbang di atas Pakistan.
Namun, seorang pejabat senior kementerian membantah Kemenlu berperan dalam pemberian izin tersebut. Pejabat itu mengatakan peran Kemenlu adalah sebagai ‘kantor pos’ dalam hal ini dan adalah Kementerian Pertahanan dan otoritas terkait lainnya yang seharusnya menentukan dan memberikan izin untuk setiap pesawat yang membawa senjata.
Ketika dikonfirmasi, juru bicara Kemenlu Pakistan Moazam Ali Khan menegaskan bahwa semua keputusan yang diambil sejalan dengan resolusi parlemen.
“Anda harus mengajukan pertanyaan ini dari Departemen Pertahanan,” jawabnya, ketika ditanya apakah Pakistan telah mengizinkan NATO menggunakan koridor udaranya untuk transportasi senjata.
Namun, ketika dihubungi, kementerian pertahanan melemparkan masalah ini ke pengadilan militer, yang juga menolak berkomentar atas isu ini, dan mengatakan hal itu hak prerogatif pemerintah.
Keengganan dari pihak yang berwenang secara terus terang berbicara tentang topik tersebut diduga terkait dengan fakta bahwa tidak ada departemen yang ingin mengambil tanggung jawab atas izin yang memungkinkan pasokan mematikan melalui udara.
AS, yang telah menyuarakan frustrasinya atas blokade lanjutan lewat jalur darat, tidak akan berbicara langsung mengenai kontroversi ini.
Seorang juru bicara kedutaan AS menolak mengkonfirmasi. “Kami terus bekerja dengan pemerintah Pakistan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang terkait dengan Hubungan Komunikasi melalui Pakistan untuk memasok pasukan AS / NATO / ISAF di Afghanistan,” kata Mark Sroh kepada Tribune Express, sambil menghindari pertanyaan tentang pasokan senjata melalui udara.
Pakistan dan AS sedang menegosiasikan sebuah perjanjian baru untuk membuka kembali jalur darat. Namun, pembicaraan itu menemui jalan buntu atas masalah tuntutan permintaan maaf, yang telah dituntut Islamabad kepada AS pada tahun lalu karena serangan lintas batas NATO di Salala yang menewaskan 24 tentara Pakistan tewas.
Awal tahun ini, Pakistan membenarkan bahwa mereka memungkinkan pesawat NATO membawa pasokan yang tidak mematikan untuk menggunakan wilayah udaranya. Tapi Islamabad tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa mereka juga memberikan izin untuk transportasi senjata.(rz/Sumber : http://tribune.com.pk/story/401852/pakistan-secretly-permitting-lethal-nato-supply-via-air)
