Muslimah

HTI Press. Solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian keluarga dinilai memang belum total dan masih bersifat parsial. Program pemerintah selama ini dinilai tidak adil karena lebih mengutamakan pemberdayaan ekonomi perempuan daripada menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki laki sehingga banyak perempuan melupakan kewajibaan utamanya. Demikian papar Heni Indarty Wakabid Kesetaraan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY saat menerima Kunjungan dari Muslimah HTI DPD I DIY kamis (19/7) lalu.

Delegasi yang terdiri dari Ustadzah Meti Astuti, SEI, M.EK sebagai Perwakilan Lajnah Faaliyah Muslimah HTI DPD I DIY, didampingi oleh Anggota Lajnah Faaliyah Muslimah HTI DPD I DIY lainnya,  Lies Arifah, M.Pd, Dini Prananingrum, ST dan Nurhidayah Kusumaningrum, S.Si  diterima dengan baik dan hangat oleh Ibu Heni Indarty Wakabid Kesetaraan, Ibu Nurti Sumarni Seksi Pendidikan Masyarakat, dan Ibu Nurzaidah Seksi PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Kunjungan ini dimaksudkan sebagai silah ukhuwah Muslimah HTI dengan instansi – instansi pemerintahan yang ada di Yogyakarta serta untuk menyampaikan buah pemikiran Muslimah HTI sebagai kontribusi penyelesaian terhadap masalah perempuan dan keluarga di Indonesia yang sekarang ini mengalami pemiskinan oleh sistem kapitalisme yang diterapkan, dalam rangka menyikapi Hari Keluarga Nasional  yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2012 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Meti Astuti memaparkan bagaimana kondisi keluarga yang ada di Indonesia. Menurutnya, keluarga di Indonesia saat ini banyak yang mengalami disfungsi sehingga ikatannya sangat rapuh, tidak bahagia dan tidak sejahtera. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka perceraian dan kasus gugat cerai dari tahun ke tahun serta banyaknya kepala keluarga (ayah) yang tidak bekerja. Keadaan keluarga yang rusak ini berakibat fatal bagi keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Mereka  akhirnya terjebak free sex, narkoba dan kenakalan remaja (tawuran, geng motor dll). Semua ini akibat dari penerapan sistem yang salah, sistem kapitalisme, karena standar kebahagiaan menurut kapitalisme adalah tercapainya pemenuhan materi sebanyak-banyaknya.

Solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi masalah keluarga  ini mengalami kegagalan total. Misal program P2WKSS & UPPKS, program pemerintah dalam memberikan pinjaman modal kepada para wanita untuk bekerja, ternyata hanya mengeksploitasi wanita sehingga para wanita melupakan kewajiban utamanya mengurus rumah dan anak. Akhirnya,  perceraian  semakin meningkat. Selain itu, program KB (keluarga berencana) pun mengalami kegagalan, karena meski jumlah anak sedikit, ternyata tetap tidak membawa kesejahteraan.

Untuk solusi dari permasalahan keluarga ini hanya bisa diselesaikan secara sistemik, membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dari keluarga itu sendiri, lingkungan masyarakat dan yang paling berpengaruh adalah negara. “Negara Indonesia kita sekarang tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga untuk menjadi keluarga bahagia dan sejahtera”, tegas Meti Astuti. Namun berbeda dengan sitem Khilafah yang mampu mewujudkan Keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam Khilafah Islam, kesejahteraan keluarga dijamin dengan politik ekonomi Islam. Dalam politik ekonomi Islam ini, yang menjadi fokus perhatian adalah jaminan terhadap kebutuhan masing-masing individu warga negara, baik itu kebutuhan primer dan sekunder. “Di dalam politik ekonomi Islam terdapat mekanisme pembebanan pemenuhan kebutuhan tidak hanya kepada individu dan keluarga, tetapi juga kepada negara”. Ungkap Meti Astuti.

Dibenarkan oleh Ibu Nurzaidah dari Seksi PAUD bahwa untuk mencapai Keluarga bahagia dan sejahtera saat ini sangat jauh sekali karena problematika Negara Indonesia yang mengalami pemiskinan di semua bidang dan dibawah pengaruh era globalisasi dan pengarus utamaan gender, jika tidak selektif dan cerdas dalam menentukan pola hidup bisa terbawa arus tersebut. Dan untuk mencapai keluarga bahagia sejahtera perlu solusi yang sistemik dan harus berjuang bersama  dengan semua pihak, baik keluarga itu sendiri, lapisan masyarakat , dan tentu saja Negara.

Diakhir Kunjungan, semua Perwakilan Dikpora DIY sangat setuju dengan solusi yang diberikan oleh Muslimah HTI serta memberikan dukungan kepada MHTI untuk bisa berbuat lebih banyak lagi dengan semakin gencar mensosialisasikan Syariah Islam dan Khilafah  kepada Masyarakat dan pemerintah, serta mendukung perjuangan penerapan syari’ah dan khilafah yang diusung oleh MHTI dengan memberikan peluang kepada MHTI untuk berkontribusi dalam melakukan pembinaan di kalangan ibu-ibu Dharma Wanita Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY. []

Ibu Nurzaidah

suasana audiensi