PKK: Pinjaman Bank Dunia Merupakan Hak Mesir

Partai Keadilan dan Kebebasan

Kantor Eksekutif Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK)—sayap politik Ikhwanul Muslimin di Mesir—mengumumkan persetujuannya secara penuh dalam rapat yang diadakan kemarin sore untuk menerima pinjaman senilai 4,8 miliar dolar dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Partai mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Partai menilai bahwa penggunaan fasilitas kredit dari Dana Moneter Internasional (IMF) adalah hak yang melekat pada Mesir sebagai anggota IMF, sehingga Mesir memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kredit sama dengan 200% dari saham minimal. Namun ini tidak berarti sebagai langkah menghentikan jalan reformasi struktural perekonomian Mesir melalui langkah-langkah yang disengaja, termasuk reformasi sistem pendukung, pengurangan defisit anggaran, rasionalisasi pengeluaran pemerintah, dan pengembangan pasar Sukuk Islam sebagai sarana pembiayaan dan reformasi yang diperlukan lainnya.”

Pernyataan itu menambahkan: “Mesir telah mewarisi tantangan warisan ekonomi yang berat berupa defisit anggaran, yang mencapai 170 miliar pound pada akhir tanggal 30/6 2012, defisit transaksi berjalan, dan meratanya korupsi di semua lembaga negara, serta rusaknya berbagai fasilitas negara yang memberikan layanan kepada warga.”

Bahkan menurut pernyataan itu: “Defisit anggaran tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar 135 miliar pound (23 miliar dolar). Sebagaimana diperkirakan juga bahwa utang tahun ini mencapai 1,4 triliun pound Mesir, yang membebani anggaran umum lebih dari 130 miliar pound bunga tahunan. Sehingga kewajiban yang diwarisi Mesir melebihi besarnya fasilitas kredit yang disediakan oleh pinjaman IMF. Oleh karena itu, partai percaya bahwa ada kebutuhan mendesak untuk serius menempuh langkah reformasi, guna memperbaiki arah ekonomi untuk menghadapi masalah-masalah struktural yang melanda perekonomian Mesir. Reformasi ini adalah suatu keharusan, baik Mesir dengan IMF memasuki nota kesepahaman atau tidak.”

Pernyataan itu meminta pemerintah untuk terbuka sepenuhnya pada rakyat terkait fakta situasi ekonomi dan keuangan yang diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya. Dijelaskan bahwa partai tidak mengambil sikap negatif dari IMF atau lembaga-lembaga internasional lainnya, namun partai percaya bahwa kerjasama antara pemerintah Mesir dan lembaga-lembaga tersebut harus didasarkan pada kejelasan dan transparansi, serta untuk mengambil keuntungan dari lembaga keuangan tanpa merugikan reputasi dan kredibilitas Mesir dalam penerapan kewajiban internasionalnya.”

Pernyataan yang dibuat PKK itu melanjutkan: “Kami juga menghargai pentingnya nota kesepahaman dengan IMF pada tingkat internasional, serta dukungannya bagi kepercayaan dunia luar dan lembaga-lembaganya terkait perekonomian Mesir, yang akan berdampak positif pada arah pertumbuhan ekonominya.”

Pernyataan itu menunjukkan: “Partai menyadari bahwa untuk bisa mencapai kesepahaman antara pemerintah dan IMF tidak akan mungkin kecuali melalui program reformasi yang akan mempengaruhi kebijakan masa depan ekonomi Mesir. Oleh karena itu, partai percaya bahwa perumusan persetujuan nota kesepahaman harus didasarkan pada landasan, yaitu untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin dari kesepakatan itu. Partai melihat bahwa kewajiban apapun dalam program reformasi ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah Mesir sebagai program nasional Mesir, yang 100% harus sesuai dengan kepentingan ekonomi Mesir, dan tidak membahayakan terhadap pendapatannya. Sehingga pemerintah harus menyatakan kepada rakyat semua kewajiban ini secara transparansi untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari partai dan rakyat.

Pernyataan itu menekankan: “Sikap tegas partai terhadap lembaga internasional sejak dari awal negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF), dimana partai tidak menolak prinsip penerimaan semua fasilitas IMF selama itu sesuai dengan kepentingan terbesar perekonomian Mesir.” (islammemo.cc, 27/8/2012)