Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Priatna menjelaskan pihaknya sudah menyelesaikan persiapan untuk menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton, di Jakarta Senin depan. Salah satunya dengan mengadakan rapat intens setiap hari selama seminggu penuh yang berakhir pagi tadi.
“Kami sudah rapat dengan pihak istana dan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia,” ujar Priatna kepada Tempo, Jumat 31 Agustus 2012.
Dalam rapat tersebut timnya mendesain tempat, pengaturan wartawan, serta materi pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Clinton. Rencananya, Clinton akan mengunjungi Marty di kantor Kementerian Luar Negeri di Pejambon. “Kira-kira ia akan sampai di Halim jam 6 sore,” ujar dia. (Baca:Senin, Hillary Clinton Datang ke Jakarta)
Dari Halim, Clinton langsung mengunjungi Marty untuk membicarakan kemitraan strategis RI-AS dan isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama.
Sekitar dua jam setelah itu, keduanya langsung menggelar konferensi pers yang akan dilaksanakan di Gedung Pancasila.”Isi pidatonya nanti kemungkinan soal rencana kerjasama bilateral antar pemerintah,” kata Priatna.
Setelah bertemu dengan Marty dan menggelar jumpa pers, Clinton segera diantar ke istana untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika ditanya mengenai sistem pengawasan yang akan diterapkan, Priatna mengaku tidak tahu pasti. “Yang pasti, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan TNI dan Paspampres,” ujarnya. (tempo.co, 31/8/2012)
Kedatangan Hillary Clinton untuk memastikan kelagsungan bisnis Amerika di Indonesia. Salah satunya adalah, perpanjangan kontrak pencurian tambang emas di Papua oleh Freeport. Meskipun kontrak itu belum berakhir, Amerika ingin pencurian kekayaan alam Indonesia di Papua mendapat restu dari pemerintah. hingg tahun 2041. Ini artinya sebelum SBY turun kursi, Amerika sdh aman bisa mencuri kekayaan alam di Indonesia dengan restu pemerintah.Sungguh persekongkolan yang mengkhiatan rakyat. Harus dihentikan, kerahkan semua rakyat untuk menolak kehadiran penguasa negara perampok