Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memandang usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang meminta agar ulama disertifikasi adalah tidak berdasar. Alasannya, persoalan terorisme dan radikalisme tidak bisa dilihat dari satu sisi, yakni persoalan pemahaman keagamaan semata.
“Menurut kajian kami, terorisme lahir opsinya tidak tunggal, yakni agama yang dipahami secara keliru. Tetapi juga karena negara absen dalam mendorong kesejahteraan dan menegakan keadilan bagi seluruh rakyat,” kata Ketua DPP IMM, Fajlurrahman Jurdi melalui rilis yang diterima Republika, Senin (10/9).
Ia menilai, gaya berpikir yang hendak mensertifikasi ulama tidak relevan dan tidak masuk akal. Karena ini sama saja dengan negara memancing permusuhan dengan ulama dan basis-basis pesantren. Jika perlawanan muncul secara massif dari basis-basis pesantren itu, maka kekuasaan BNPT dan bahkan presiden akan dilawan oleh para ulama.
”Sebelum itu muncul sebagai benih, kami akan mendatangi seluruh pesantren dan para ulama untuk melakukan perlawanan secara bersama-sama. Kita lihat saja. Ini bukan mengancam, tetapi kami akan melakukan pembangkangan,” tegas dia. (republika.co.id, 10/9/2012)
Agama yang dipahami keliru oleh negara, justru perannya jauh lebih dominan, di bandingkan dengan konsep jihad yang dimaknai keliru oleh sebagian kecil umat. Jadi yang dibutuhkan adalah keberadaan ulama akhirat, yang berani meluruskan penguasa yang Zalim. tetapi negara zalim akan berusaha mempertahankan kenikmatan kekuasaan yang saat ini ada di dalam genggamannya dengan segala cara, termasuk ide sertifikasi ulama yang pada intinya menyusun barisan ulama su’, ulama salathin, ulama dunia, untuk melawan kebenaran. namun sayangnya kebenaran pada akhirnya selalu menang ketika melawan kebathilan.