Negeriku, Negeri Pengutang

Pemerintah justru merasa bangga bisa mengambil utang kembali.

Mau tahu berapa utang bangsa ini? Jumlahnya ternyata sangat fantastik. Catatan Kementerian Keuangan total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2012 mencapai Rp 1.950,08 trilyun. Jumlah tersebut naik sebanyak Rp 1.46,59 trilyun dibanding akhir 2011 lalu.

Jika dihitung dengan nilai dolar AS, maka jumlah utang pemerintah per Juli mencapai Rp 205,6 milyar dolar AS. Jumlah ini naik dari posisi akhir 2011 sebanyak Rp 198,89 milyar dolar AS.

Utang pemerintah tersebut terdiri atas pinjaman Rp 627,18 trilyun dan surat berharga Rp 1.322,9 trilyun. Sedangkan pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Juli, dari bilateral sebanyak Rp 383,19 trilyun, multilateral Rp 218,44 trilyun, komersial Rp 23,8 trilyun, supplier Rp 440 milyar dan pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 1,3 trilyun.

Sementara total surat utang yang telah diterbitkan pemerintah sampai Juli 2012 mencapai Rp 1.322,9 trilyun. Naik dibandingkan posisi di akhir 2011 yang sebesar Rp  1.859,43 trilyun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 7.226 trilyun, maka rasio utang per Juli 2012 sebesar 26,9 persen.

Bagi masyarakat awam, mungkin tidak pernah terbayangkan nilai uang sebanyak itu. Anehnya, pemerintah justru sangat PD (percaya diri) mampu melunasi utang yang tiap tahun bukan makin menurun, tapi terus melonjak.  Apalagi kemudian tahun depan, pemerintah sudah berancang-ancang mencari utang lagi senilai Rp 158,3 trilyun untuk menutup defisit anggaran.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, dengan makin menurunnya rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemampuan APBN untuk membayar utang makin besar. Misalnya, pada tahun 2007, rasio utang terhadap PDB masih sebesar 35,1 persen, tetapi pada Maret 2012, rasio utang terhadap PDB sudah mencapai 23,9 persen.

Tabel. Utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB (sumber: kementrian keuangan)

Sementara Direktur Strategi Portopolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan mengatakan, kemampuan pemerintah membayar utang, bisa dilihat dari indikator yakni debt to GDP ratio. Indonesia dalam hal ini relatif lebih rendah dari negara lain. Rasio utang Indonesia terhadap GDP atau PDB sendiri masih kurang dari 25 persen. Padahal Jepang sudah mencapai 200 persen, dan Amerika 70-80 persen. “Jadi bila dilihat dari indikator itu, pemerintah sangat mampu dalam melunasi utang,” ujarnya.

Jika pemerintah beralasan kemampuan APBN makin kuat untuk membayar utang, maka sebenarnya sebatas gali lubang, tutup lubang. Karena  pinjaman atau utang luar negeri tersebut hanya sekadar untuk menutup defisit anggaran di APBN. Selain pajak, utang memang menjadi satu cara pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Bahkan LSM Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak agar pemerintah tidak lagi mengandalkan dana yang berasal dari utang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. “Semakin besar kita mengandalkan utang, maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional,” kata Ketua KAU, Dani Setiawan.

Anggota DPR RI, Ecky Awal Mucharam juga menilai bukan hanya utang yang harus dibayar, beban pembayaran bunga utang juga makin mengkhawatirkan karena jumlahnya terus meningkat. “Beban bunga utang terus meningkat dan mencapai 10 persen dari total belanja pemerintah pusat,” ujar Ecky.

Pembayaran bunga utang yang sangat besar itu menurut Ecky, telah membebani anggaran negara. Bahkan sudah dalam skala yang makin mengkhawatirkan. Diperkirakan pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2013 mencapai Rp 113,2 trilyun.

Jika ditambah pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang mencapai Rp 58,4 trilyun dan refinancing atas pelunasan surat berharga negara (SBN) yang netto-nya mencapai Rp 159,6 trilyun, maka beban yang harus ditanggung makin besar.

Kondisi utang bangsa Indonesia memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab dengan beban utang yang sangat besar, bangsa ini bukan hanya terbebani untuk membayar utang pokoknya, tapi juga bunga utang yang sangat besar. Artinya, masyarakat akan menanggung utang bunga yang terus berbunga. (mediaumat.com, 21/9/2012)