Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD.
“Berdasarkan kategori kasus yang diajukan, sebanyak 131 orang atau 74,43 persen menyangkut tindak pidana korupsi, dan 45 orang atau 25,29 persen terkait tindak pidana,” ungkap Seskab Dipo Alam di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Jumat (28/9) sore.
Sebanyak 103 dari 176 persetujuan itu untuk pemeriksaan Bupati/Walikota (58,521 persen); 31 Wakil Bupati/Wakil Walikota (17,61 persen); 24 anggota MPR/DPR (13,63 persen); 12 orang Gubernur (6,81 persen); 3 Wakil Gubernur (1,70 persen); 2 anggota DPD (1,13 persen); dan 1 orang hakim MK (0,56 persen).
Adapun menurut latar belakang pejabat negara yang dimohonkan persetujuan pemeriksaannya adalah: Golkar 64 orang (36,36 persen); PDIP 32 orang (18,18 persen); Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen); PPP 17 orang (3,97 persen); PKB 9 orang (5,11 persen); PAN 7 orang (3,97 persen); PKS 4 orang (2,27 persen); PBB 2 orang (1,14 persen); PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen); Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen); independen/non partai 8 orang (4,54 persen); dan gabungan partai 3 orang (1,70 persen).
Semua surat persetujuan pemeriksaan tersebut dikeluarkan atas permintaan Kejaksaan Agung (82 permohonan), Kepolisian RI (93 permohonan) dan Komandan Puspom (1 permohonan). Sedangkan pejabat negara yang kasusnya ditangani oleh KPK tidak memerlukan izin dari Presiden SBY selaku kepala pemerintahan.
“Permohonan persetujuan pemeriksaan Kepala Daerah cenderung meningkat menjelang Pemilu Kada,” kata Dipo.(detik.com, 28/9/2012)
Inilah bukti nyata adanya BUDAK_BUDAK Demokrasi,mereka berbuat maksiat demi suksesnya tujuan dalam memenuhi tuntutan proses demokrasi,,yakni:merencanakan,meraih,menikmati dan mempertahankan kekuasaan yang dijanjikan oleh sistim demokrasi yang butuh dana besar,ada beberapa sumber dana yakni dari asing,dan mencuri uang negara yang notabene dana utang maka negara akan menjadi bangkrut,-dan hutang lagi-bahagialah para pengutang- maka dianjurkanlah untuk selalu korupsi kalau ingin kekuasaan awet -agar negara selalu hutang lagi-ooh sejahteralah IMF, berarti Korupsi inklude dalam sebuah sistim demokrasi
Dalam Demokrasi korupsi jadi HOBI.
yang tidak beres itu orang -orangnya ATAUKAH SISTEMNYA????
kalau mau berfikir jernih pasti menjawab yang tidak beres itu sistemnya,,,
PEMILU BERULANG-ULANG NYATANYA TIDAK BISA MENGHASILKAN PEJABAT YANG BERSIH…