Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pemerintah juga mendapatkan izin menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15% dengan mengecualikan golongan tarif 450 VA dan 900 VA.
Tahun depan pemerintah kembali memiliki wewenang untuk menggerakkan harga BBM bersubsidi tanpa harus meminta persetujuan parlemen. Sebab, ketentuan mengenai hal itu sudah diatur dalam UU APBN 2013 yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, kemarin.
Dalam Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013 disebutkan, ‘Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara’.
Menkeu Agus Martowardojo mengatakan pasal itu dapat ditafsirkan untuk perubahan harga. “Memang di situ isinya memberi kewenangan untuk dilakukan penyesuaian harga energi apabila asumsi-asumsi makro ataupun parameter-parameter di APBN itu terjadi perubahan.”
Wewenang untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM, tambah Agus, selama ini memang wewenang penuh pemerintah. Baru pada tahun lalu pemerintah terikat pada UU APBN 2012, yakni terdapat pasal yang mempersulit pemerintah untuk menaikkan harga.
Saat ditegaskan apakah penaikan harga harus meminta izin DPR, Agus menjawab, “Tidak ada pembicaraan seperti itu.” Dalam Sidang Paripurna, Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013 sempat menjadi pembahasan cukup panjang, karena Fraksi PDIP berkeras pasal itu perlu dihapus.
Tidak satu pun fraksi lain mendukung pandangan PDIP. PDIP juga gagal meminta pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua DPR Anis Matta, untuk membuka forum lobi, membahas perbedaan pandangan soal Pasal 8 ayat 10.
“Ini harusnya kita ikut memutuskan karena terkait subsidi BBM jenis tertentu, subsidi LPG 3 kg, LGV, dan sebagainya. Kita tidak mau di-fait accompli, pemerintah bisa menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Kalau itu terjadi, itu mereduksi hak konstitusional kita sebagai budgeter,” kata anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima.
Fraksi PKS menanggapi Pasal 8 ayat 10 berbeda dengan PDIP. Anggota DPR Fraksi PKS Eki Awal Muharam mengatakan proses menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi akan mempengaruhi postur belanja subsidi APBN 2013 sehingga harus diatur lewat APBN-P. “Artinya, pemerintah tetap harus meminta izin DPR.”
Tarif listrik
Melalui UU APBN 2013, pemerintah juga sudah mendapatkan izin untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% dengan mengecualikan golongan tarif 450 VA dan 900 VA. Mekanisme kenaikan TDL masih akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian ESDM.
Penaikan TDL itu menjadikan subsidi energi berkurang Rp11,8 triliun. Total subsidi listrik yang diberikan pada 2013 adalah Rp80,9 triliun, lebih kecil daripada estimasi subsidi listrik pada 2012 sampai akhir tahun yang dapat mencapai Rp89,1 triliun.
Adapun besaran belanja subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV adalah Rp193,8 triliun. Sehingga, total subsidi energi adalah Rp274,7 triliun. Fraksi PKS memberi catatan berupa nota keberatan atas rencana pemerintah menaikkan TDL sebesar 15%. “PKS tidak setuju untuk kenaikan TDL untuk golongan tarif 1.300 VA ke bawah,” ungkap Eki Awal Muharam. (mediaindonesia.com, 24/10/2012)
pemerintah tak henti hentinya menyengsarakan rakyat,, tak pernah ada keberpihakan pada rakyat, katanya demokrasi dari rakyat untuk rakyat, tapi faktanya nol besar,
demokrasi slogan sampah. bulshet dg DEMOKRASI.
hancurkan DEMOKRASI tegakkan KHILAFAH.
Allahuakbar!!!
Ya Alloh,
bukankah setiap kedzaliman akan mendatangkan murka-Mu?!
Penguasa dengan sistemnya Demokrasi-Sekuler Sungguuh sangat dzalim terhadap rakyatnya !!!!!
Kami merindukan Seorang Kholifah dengan sistem Khilafahnya..!!!!