Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Terkait kisruh tambang gas Blok Mahakam, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Arim Nasim menilai pemerintah tidak mempunyai keberpihakan kepada rakyat. “Kalau berpihak seharusnya sejak sekarang bisa, tidak perlu menunggu 2022!” ungkapnya kepada mediaumat.com, Ahad (28/10) melalui pesan elektronik.
Disamping itu, Arim pun menolak bila perusahaan asing asal Perancis Total E&P tetap diberi saham meski hanya 30 % dengan alasan perusaahaan asal Prancis tersebut memiliki sumber teknologi dan modal yang mapan. “Problemnya bukan masalah modal dan teknologi tapi political will dari pemerintah yang tidak ada!” tulisnya.
Jadi, lanjut Arim, walaupun misalnya keterbatasan modal dan teknologi itu benar ada dan political will (keberpihakan pemerintah) adalah untuk rakyat bukan menjadi perpanjangan tangan para kapitalis asing, pasti bisa. “Teknologi bisa dibeli sementara modal bisa dicari!” pungkasnya.
Sebelumnya, Wamen ESDM Rudi Rubiandini menyatakan akan menyerahkan 51 % saham Blok Mahakam kepada Pertamina, 19 % kepada pemda dan 30 % kepada asing. Dan mempersilakan Pertamina mengelolanya pada 2022. Hal itu dinyatakannya setelah banyak kalangan yang protes atas kebijakan perpanjangan kontrak tambang gas Blok Mahakam yang pro asing. (mediaumat.com, 30/10/2012)
Pemerintah yang pro kepentingan kapitalis tidak akan mengelola harta umat untuk kepentingan umat. Kita harus membongkarnya sebagai suatu tabiat bawaan dari sistem kapitalis yang bercokol di negeri ini.
Kita harus menyadarkan umat bahwa pengelolaan SDA yang sesuai islam dan memberi kemaslahatan dunia-akhirat hanya akan terealisasi dalam sistem khilafah.
Ayo Dukung HTI untuk selalu mengingatkan umat akan pentingnya penerapan syariah dalam sistem khilafah !!