Jubir HTI: “Outsourcing Abaikan Hak Buruh”

HTI Press. Bekasi. Sistem outsourcing dan segala bentuk perburuhan yang berlaku sekarang ini adalah bagian dari usaha untuk mengecilkan biaya operasional perusahaan.  “Tujuannya untuk menaikkan keuntungan semata tanpa mengindahkan hak-hak kaum buruh,” ungkap Muhammad Ismail Yusanto dalam Diskusi Publik Strategis: Buruh Sejahtera, Pengusaha Untung dengan  sistem Syariah Islam,” Ahad (21/10) di Aula STAI Pelita Bangsa, Bekasi, Jawa Barat.

Disamping itu, UMR makin tak mencukupi karena buruh harus membiayi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih dan lainnya  yang semestinya didapat dengan gratis atau murah dari negara. “Inilah potret buruh dalam sistem kapitalis,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta tersebut.

Maka disamping berjuang untuk peningkatan upah, buruh juga harus berjuang untuk menghentikan kapitalisme dan dalam waktu yang bersamaan harus turut berjuang untuk tegaknya syariah. “Dalam sistem Islam saja buruh akan sejahtera karena negara akan mencukupi kebutuhan dasarnya,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut.

Biaya kebutuhan dasar rakyat termasuk buruh diambil dari kekayaan milik umum (milkiyah ammah) yakni berbagai barang tambang migas, non migas, hutan dan air.  “Sehingga rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih dan lainnya dengan biaya yang sangat murah bahkan bisa gratis,” tegasnya.

Diskusi yangdigelar HTI Kabupaten Bekasi tersebut dihadiri sekitar 200 buruh yang tergabung dalam berbagai serikat buruh di Bekasi termasuk FSMI.[]HTI Bekasi/Joy