AKP Sunardi Riyono Sesalkan Grasi Untuk Bandar Besar Pengedar Narkoba

HTI Press, Malang. Pemberantasan narkoba masih sekedar mimpi, naluri keadilan penegak hukum Sunardi terusik. Kasat Res Narkoba Polresta Malang ini pertanyakan keadilan pemberian Grasi pada Hillary, Deni dan Corby bandar besar pengedar narkoba.

Meski dengan nada bercanda ekspresi kekesalannya tetap tampak. Menurutnya alasan pemberian grasi untuk strategi advokasi WNI di luar negeri tidak sebanding karna bandar narkoba yg diberi grasi terbukti mengedarkan berkilo-kilo ganja dan heroin telah memakan banyak korban. Hal itu ia katakan saat diskusi di Forum Tokoh Umat (2/11) yang diselenggarakan oleh Lajnah Faaliyah HTI Malang. Ia katakan: “Strategi advokasi WNI diluar negeri yang terancam hukuman mati jumlahnya pirang glintir, lha kalau berkilo-kilo heroin berapa yang jadi korban, sebanding nggak, ini yang menjadi pemikiran kita.”

Kebijakan grasi, pelepasan tersangka dan remisi didaerah menurutnya tidak selaras dengan upaya membrantas narkoba beserta besaran beayanya. “Anggarannya (red: BNN) satu tahun 3 milyard, kantornya dibangun megah di Kedungkandang sana tapi apa yang dilakukan didaerah daerah bisa bapak cek, apa gunanya membangun sekian kantor, dana sekian besar kalo disana dicolno (red:dilepas),  lho wes kecekel kok dicolno kan ironis sekali”, demikian ketus Sunardi yang disambut tawa peserta forum.

Polemik grasi terpidana narkoba memang mendapat perhatian khusus dari Lajnah Faaliyah HTI Malang. Banyak masyarakat menilai pemberian grasi oleh SBY atas terpidana narkoba berat menunjukkan paradoks kebijakan. Sebagian masyarakat lain malah menganggap pemberantasan narkoba dengan high cost melalui BNN tampaknya setali tiga uang dengan pemberantasan korupsi. Narkoba dan korupsi tidak akan pernah terhenti.

LF HTI Malang sengaja mengundang AKP Sunardi Riyono ke acara Forum Tokoh Umat untuk memaparkan data-data terkait. Dalam sharing data dan diskusi di Komplek Sukarno Hatta Indah no. E1 itu terungkap begitu paradoksnya undang-undang plus kebijakan dengan usaha pihak kepolisian dilapangan dalam memberantas narkoba.

Merespon begitu paradoksnya kebijakan dalam usaha pemberantasan narkoba Suardi, Ketua LF HTI Malang, dengan retorik mengatakan: “Lembaga (red: kepolisian) ini hanyalah alat, alat tergantung kemauan pengguna, belum ada satu sikap dari pak SBY selaku pengguna yang menunjukkan kemauan. Kemauan yang dibarengi dengan keteladanan, malah SBY banyak mengeluarkan SP3 dan grasi maka betul apa yang dilakukan HTI untuk memprotes agar grasi itu dicabut, kalau tidak bisa dicabut ya pak SBY yg harus dicabut”. Memang umat tidak bisa berharap pada SBY, saatnya umat berharap pada khilafah yang akan memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya dengan tindakan nyata. InsyaAllah. [] MI HTI Malang