Pemerasan BUMN Bukan Rahasia Lagi

Upaya pemerasan dan intervensi tak hanya dilakukan anggota DPR. Bahkan ada 10 kelompok pemeras BUMN

Pemerasaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilontarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan  bagaikan menampar muka DPR RI.  Menteri yang kerap memakai sepatu sport ini menuding beberapa anggota dewan telah meminta upeti ke perusahaan pelat merah. Setidaknya ada 10 nama yang dikantonginya.

Dahlan juga mengungkapkan ada empat modus yang kerap dilakukan oknum anggota DPR untuk meminta jatah kepada BUMN. Empat modus itu mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Mendapat laporan adanya pemerasan membuat beberapa oknum DPR kebakaran jenggot. Beberapa nama yang dituding meminta jatah ke BUMN, seperti Achsanul Qassasi dari Partai Demokrat dan Sumaryoto (PDI Perjuangan) pun menampik tudingan tersebut.

Pernyataan Dahlan Iskan sebenarnya bukan hal yang baru dan rahasia umum lagi. Tapi mungkin hanya bos Jawa Pos Grup ini saja yang kemudian berani mengungkap bagaimana anggota dewan meminta bagian ke BUMN. Melihat besarnya uang negara yang dikelola BUMN hampir Rp 1.400 trilyun, mungkin  dianggap sebagai ‘ladang’ bagi anggota DPR. Karena itu kemudian muncul istilah, perusahaan pelat merah menjadi sapi perahan.

Mantan BUMN, Sofyan Djalil juga mengakui, upaya pemerasan terhadap BUMNoleh oknum anggota DPR merupakan cerita lama. Bahkan saat dirinya menjabat menteri, sekitar 2007 hingga 2009 upaya ‘pemerasan’ juga terjadi. “Namanya BUMN ‘sapi perah’ itu cerita lama. Cuma selama ini nggak ada orang seperti Dahlan yang membongkar semuanya. Walaupun saya sendiri, waktu masih menjabat, tidak pernah. Tapi, kalau anak buah saya ada yang melakukan, saya tidak tahu,” kata Sofyan.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu juga mengakui, upaya pemerasan dan intervensi tak hanya dilakukan anggota DPR. Bahkan dia menyebutkan ada 10 kelompok pemeras BUMN. Pertama, orang yang dekat dengan kekuasaan. Mereka ini biasanya berpengaruh besar dalam menetapkan direksi BUMN. Jika direksi BUMN sudah diintervensi, maka praktik pemerasan pun berpotensi terjadi.

Kedua, lingkungan internal Kementerian BUMN. Pejabat-pejabat di Kementerian BUMN, menurut Said, juga tidak lepas dari intervensi di tubuh BUMN itu sendiri. Pejabat ini sehari-hari berhubungan dengan BUMN, maka peluang terjadinya intervensi juga bisa terjadi. Ketiga, Said mengakui, intervensi yang dilakukan anggota DPR, tapi tingkatnya masih kecil. Hal ini karena DPR hanya mampu memengaruhi pengambilan keputusan BUMN terkait subsidi, privatisasi, penyertaan modal negara (PMN), dan PSO.

Yang lainnya adalah, tokoh masyarakat yang sering menitipkan nama untuk masuk dalam jajaran direksi BUMN, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, penegak hukum, oknum media, kroni direksi BUMN yang biasanya bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Terakhir adalah  intervensi luar negeri. “Intervensi luar negeri biasa dilakukan oleh kombinasi pemerintahan asing dengan pengusaha asing terhadap BUMN dan Pemerintah Indonesia. Salah satu yang menjadi target intervensi asing adalah PT Pertamina,” tutur Said seperti dikutip kompas.com.

Ketua Umum Federasi Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Abdul Latif Algaff mengakui, permintaan jatah hingga pemerasan oleh anggota DPR nyata dan diketahui pekerja BUMN. Hanya memang belum ada bukti konkrit. “Kami ini karyawan BUMN, kami lihat hal itu sebagai fakta ada pemerasan di BUMN cuma modus bermacam-macam. Tapi sekarang kami lihat tidak ada bukti konkrit,” kata Latif saat diskusi bertajuk “BUMN, Kisah Usang Sapi Perah” di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11).

Bahkan Latif juga pernah mendengar setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Parlemen, para direksi geleng-geleng karena dalam rapat merasa ‘diserang’ anggota dewan, tapi kemudian di belakang terdapat ‘permintaan’. “Sebegitu sengitnya DPR menyerang dan di belakang ada maksud-maksud tertentu mengajak deal, kadang bilang gila mintanya Rp 1 milyar-Rp 2 milyar seolah  setiap forum seperti itu ada skenario,” kata dia seperti dikutip beritasatu.com.

Pemerasan BUMN memang bukan kisah baru di Indonesia. Dengan sistem demokrasi yang Pemerintah Indonesia terapkan, upaya mengeruk uang negara untuk keuntungan pribadi dan kelompok akan selalu terjadi. (mediaumat.com, 19/11/2012) Joe lian