Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Ditemukannya lima pengidap baru HIV/AIDS di lokalisasi Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Kobar Samsudin mengatakan pihaknya memfokuskan penanganan HIV/AIDS melalui empat hal penting yakni kemitraan dan kerjasama, program pelayanan kompherensif berkesinambungan, pengobatan sekaligus pencegahan serta kelembagaan. “Itu sesuai dengan harapan Kementerian Kesehatan bahwa seluruh provinsi memperhatikan empat hal penting dalam penanganan HIV/AIDS. Sebab, masalah ini merupakan salah satu sasaran target pembangunan milenium (MDGs) yang harus dicapai selain TB dan Malaria” kata Samsudin,”Rabu (28/11). Sebelumnya diberitakan, para Maret lalu Dinkes Kobar melakukan uji sampel darah terhadap 35 PSK dan menemukan lima diantaranya positif terinfeksi HIV. Hasil tersebut menjadikan jumlah penderita HIV/AIDS di Kobar bertambah menjadi 29 orang. Padahal, penyebaran virus ini disebut sebagai fenomena gunung es yang terlihat kecil dipermukaan.
Pengidap HIV/AIDS Bertambah, HTI Desak Penutupan Lokalisasi
Menyikapi kian banyaknya penderita HIV/AIDS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kobar mendesak pemerintah kabupaten bersikap tegas dengan menutup total seluruh lokalisasi di wilayah ini.“Secara hukum, status lokalisasi adalah ilegal. Sedangkan, dari sudut pandang agama jelas haram karena menjadi ajang perzinahan termasuk peredaran minuman keras dan narkoba. Jadi, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk membubarkan area lokalisasi. Lantas mengapa tetap di biarkan tetap beroperasi hingga kini,” tegas ketua DPD HTI Kobar Abu Nasir. Abu juga mengkritik pola penanganan HIV / AIDS yang tidak menyentuh akar masalah yakni seks bebas. “Kesan yang muncul adalah pemerintah memfasilitasi para penderita HIV /AIDS untuk tetap bisa beraktivitas. Melalui program penyuluhan pemerintah, si PSK ini tetap bisa beroperasi melayani para lelaki hidung belang secara aman. Ini kan nggak benar,” tegasnya. (borneonews, 29/11)
