Adanya hubungan erat antara rezim-rezim diktator dengan elit politik Barat semakin terbukti. Barat yang dalam Arab Spring seolah-oleh pro rakyat, diketahui secara umum telah mendukung rezim diktator bertahun-tahun untuk kepentingan penjajahan mereka.
Sebagaimana dilansir www.telegraph.co.uk (3/1) seorang pengusaha Libanon-Perancis yang telah terlibat dalam beberapa skandal senjata terbesar Perancis telah menyatakan bahwa dia memiliki bukti bahwa mantan Presiden Nicolas Sarkozy menerima 50 juta Euro (£ 40 juta) untuk dana pilpres dari mantan diktator Libya Muammar Gaddafi.
Pengusaha Ziad Takieddine mengatakan kepada seorang hakim Prancis bahwa Sarkozy menerima uang selama tahun 2007 untuk kampanye piplres dan setelahnya, dari mantan diktator Libya itu, menurut sebuah laporan di harian surat kabar Perancis, Le Parisien.
Tuduhan serupa, yang semuanya dibantah oleh Sarkozy, telah dilakukan oleh Saif Al-Islam Gaddafi, salah seorang putra Gaddafi, dan sebuah situs web investigasi Perancis.
Takieddine, yang mengurusi urusan perjanjian yang dianggap legal maupun ilegal antara Perancis dan Timur Tengah, menduga bahwa kampanye Presiden Sarkozy tahun 2007 mendapatkan dana yang “melimpah” dari Gaddafi dari sejak Desember 2006 dan bahwa aliran uang itu terus diperolehnya setelah dia menjadi presiden.
Pengusaha itu mengatakan dia bersedia untuk memberikan bukti tuduhannya jika penyelidikan yudisial dilakukan atas pendanaan kepada politisi Perancis itu dari Libya.
Mantan menteri dalam negeri Claude Gueant, dan putranya juga dikatakan telah terlibat dengan pemberian uang dari Gaddafi itu, menurut Takieddine, yang dituduh menerima suap ilegal pada penawaran senjata Perancis ke Pakistan dan Arab Saudi dan sedang diinterogasi oleh hakim Perancis tanggal 19 Desember tentang orang-orang yang terlibat ketika dia membuat tuduhannya.
Dia mengatakan kepada hakim bahwa sebagian besar uang itu dibayar antara Desember 2006 dan Januari 2007 dan ia bisa memberikan dokumen untuk mendukung tuduhannya.
“Ya, Libya membiayai Sarkozy,” katanya kepada Le Parisien.
Tuduhan itu telah dianggap “keterlaluan” dan “mementingkan diri sendiri” oleh sumber-sumber yang dekat dengan Sarkozy.
Hukum Perancis melarang calon presiden menerima uang tunai diatas £ 6.300. (rz)