Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pemerintah daerah provinsi Basra, Irak mengumumkan kontrak negara Kuwait dengan salah satu perusahaan keamanan milik seorang pengusaha “Israel” untuk melindungi perbatasan Irak Kuwait.
Ketua Dewan Provinsi Basra, Shabah Al-Bazouni mengatakan: “Kami telah membuat nota keberatan kami terhadap kontrak yang dilakukan antara Kuwait dan perusahaan keamanan global untuk melindungi perbatasan dengan Irak. Sebab, perusahaan itu milik seorang pengusaha Israel.”
Al-Bazouni menambahkan: “Kami telah membuat nota keberatan kami secara resmi terhadap kontrak ini. Bahkan kami menyeru Kementerian Luar Negeri Irak untuk lakukan tindakan guna mencegah pebuatan berkas perlindungan perbatasan di tangan perusahaan yang kami sama sekali tidak mempercayainya.”
Al-Bazouni mengatakan: “Masalah demarkasi perbatasan antara Irak dan Kuwait sangat berbahaya, karena kontrol atas perbatasan ini adalah persoalan terkait dengan keamanan Irak yang rapuh. Untuk itu, kami tidak bisa menerima apabila perusahaan “Israel” yang bertanggung jawab untuk masalah penting antara kedua negara ini.”
Ketua Dewan Provinsi Basra itu menambahkan: “Masalah itu mungkin menjadi penyebab tegangnya hubungan antara kedua negara. Apalagi banyak dari partai-partai yang berpartisipasi dalam pemerintahan yang menyakini bahwa kekuatan asing, termasuk “Israel” sebagai penyebab kacaunya keamanan di negara itu. Karenya wajar jika kontrak memicu kekhawatiran.”
Dikatakan bahwa masalah ini telah menjadi perbincangan di Majelis Nasional Kuwait, dimana beberapa anggotanya telah menerima informasi bahwa perusahaan yang memenangkan kontrak adalah milik sebuah kelompok “Israel”.
Pemimpin polisi di provinsi Basra menjelaskan bahwa aparat keamanan Irak mulai lakukan pemeliharaan terhadap penanda perbatasan yang lama, sebagai persiapan untuk demarkasi final perbatasan antara kedua negara, yang dijadwalkan bahwa pemeliharaan penanda perbatasan akan selesai pada bulan Maret.
Perlu diketahui bahwa demarkasi perbatasan antara Irak dan Kuwait merupakan perkara yang tidak terpisahkan antara kedua negara sejak akhir invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990, dan dibuatnya keputusan oleh Dewan Keamanan yang menentukan perbatasan ditolak Irak.
Telah dilakukan beberapa pertemuan membahas demarkasi perbatasan, termasuk selama kunjungan Perdana Menteri Nuri al-Maliki ke Kuwait pada Maret 2012, kemudian kunjungan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kuwait Sabah Khalid Hamad al-Sabah ke Irak pada akhir April mendatang (islammemo.cc, 14/2/2013).
