Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kobar menilai perda Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/ AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) semestinya dicabut. “Perda ini tidak perlu dievaluasi, namun lebih baik dicabut karena secara terang terangan melegalkan seks bebas secara aman,” tegas Ketua DPD HTI Kobar Abu Nasir. Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Baleg DPRD Kobar Mulyadin yang menilai sejumlah perda termasuk perda 2/2012 perlu di evaluasi karena belum memiliki landasan pelaksanaan yang kuat.Abu menjelaskan pemberlakuan perda ini akan menyebabkan aktivitas perzinahan (seks bebas) baik atas dasar suka sama suka atau komersil (PSK) dan penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual khususnya di Kobar semakin meningkat. Padahal, perzinahan dalam pandangan Islam merupakan perbuatan haram dan terkategori dosa besar. Lolosnya perda ini sendiri merupakan produk sistem demokrasi yang mendasarkan kebenaran segala sesuatu bertumpu pada nilai nilai sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) dan bukan halal haram. “Sehingga, setiap ketentuan hukum dan kebenaran hanya dipandang dari sudut pandang manfaat, kompromi atau hawa nafsu manusia. Agama dilarang campur tangan dan sebatas mengurusi masalah ritual.
Menurut Abu, seharusnya dalam setiap penyusunan aturan bagi publik harus memiliki landasan teologis (Syariah Islam) yang jelas. “Penerapan Syariah Islam oleh negara Insya Allah akan mampu memberantas HIV/AIDS dan seluruh problematika yang dihadapi negeri ini seperti kemiskinan, kebodohan dan lainnya secara tuntas hingga ke akarnya. (borneonews.com, 16/2)
