Karena Pemerintah Takut Amerika, OPM Tidak Dicap Teroris

Meski OPM sampai membunuh 12 anggota TNI, namun Rezim SBY tetap tidak menyebut organisasi yang bertujuan memecah belah negeri Muslim terbesar ini sebagai kelompok teroris, menurut Muhammad Ismail Yusanto karena pemerintah takut Amerika.

“Karena pemerintah takut pada opini internasional terutama tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika,” tuding Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Jum’at (22/2).

Menurut Ismail, itu pula menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mengatasi organisasi terorisme Organisasi Papua Merdeka. “OPM itu tujuannya sudah jelas-jelas sparatis, kemudian tindakannya juga sudah jelas, menembaki aparat hingga terbunuh 12 anggota TNI,” bebernya.

Jadi, lanjut Ismail, seharusnya pemerintah itu mengambil tindakan yang sepadan terhadap OPM dengan terlebih dahulu mencapnya sebagai teroris. Karena tindakan-tindakannya sudah sama dengan kriteria tindakan yang pemerintah sebut sebagai tindak pidana teror.

Anehnya, ungkap Ismail, respon pemerintah terhadap terorisme OPM ini tidak sebagaimana pemerintah tunjukkan kepada orang-orang Islam yang dianggap sebagai bagian dari kegiatan terorisme. “Baru terduga saja sudah ditangkap bahkan ditembak mati tapi mengapa kepada OPM tidak pernah ada kebijakan seperti itu? Tidak pernah dicap sebagai teroris. Padahal tindakan-tindakannya sudah kayak begitu,” tanyanya.

Padahal, beber Ismail, orang Islam yang dituduh teroris disiksa bahkan ditembak di tempat. “Padahal itu kan tidak melakukan apa pun dia! Ada yang ditembak usai solat duha, pengajian. Sementara ini yang jelas-jelas nembak tidak pernah dicap sebagai teroris. Jadi kalau saya lihat, ini ada semacam pembiaran dari pemerintah karena tidak memberikan tindakan yang sepadan dengan tindakan OPM,” tegasnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Ismail pun merasa ini sebagai bentuk konfirmasi dari pemerintah bahwa pemerintah itu memang tidak mandiri, sehingga selalu seiring seirama dengan lagu yang dimainkan Amerika meskipun harus mengorbankan keutuhan dan keselamatan anak bangsa dan negara. “Jadi semestinya pemerintah bersikap mandiri. Harus berfikir bagaimana menjaga keselamatan dan keutuhan negara,” pungkasnya. (mediaumat.com, 23/2)