Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Jakarta- Pakar ekonomi syariah Arim Nasim mengkritik pemerintah yang tengah mengkaji kenaikan harga gas elpiji. “Pemerintah hanya memikirkan bagaimana cara menaikkan harga, tidak pernah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengambil alih sumber migas yang sekarang hampir 85 % dikuasai oleh swasta lokal dan asing,” tegasnya kepada mediaumat.com, Rabu (27/2).
Menurutnya, jangankan untuk mengambil alih sumber migas yang sudah diserahkan, pemerintah pun pastinya akan menyerahkan sumber migas lainnya kepada swasta lokal maupun asing. Sehingga swasta lokal dan asing bisa terus menaikan harga dengan dalih mengikuti harga pasar internasional. “Inilah hasil pengelolaan migas bercorak neoliberalisme,” simpul Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut.
Padahal, harga gas bukan saja tidak perlu naik bahkan bisa digratiskan bila semua sumber migas dikelola dengan benar sesuai syariah. Kalau pun harus bayar ya hanya sebatas untuk biaya pengolahan dan distribusi yang tentunya jauh di bawah harga pasar internasional.
Karena, menurut syariah, sumber migas adalah milik rakyat yang wajib dikelola negara yang haram diserahkan pada swasta apalagi asing. “Saatnya migas dikelola sesuai dengan syariah,” pungkasnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji rencana kenaikan harga gas elpiji. Hatta mengaku sudah menerima pengajuan terkait dengan kenaikan harga gas tersebut dari Pertamina.[] Joko Prasetyo
