Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dalam skandal politik ekonomi publik terbesar yang mengguncang Aljazair telah terungkap, dimana muncul fakta-fakta baru yang menunjukkan bahwa perusahaan Aljazair terbesar menguasai minyak dan gas dalam negara, serta memonopoli atas kekayaan terpenting yang dimiliki oleh rakyat Aljazair. Sementara penghasilannya dibagi di antara kelompok para koruptor yang dipimpin oleh kepala negara, kepala intelijen dan geng penguasa yang mendominasi partai berkuasa di Aljazair.
Mantan Wakil Pemimpin Perusahaan Sonatrach Hussein Malte mengungkapkan dalam sebuah surat terbuka kepada kepala intelijen Aljazair Tawfiq Madani, yang dianggap sebagai orang paling kuat pengaruhnya di Aljazair, dalam suratnya itu Hussein memintanya untuk mempublikasikan nama-nama pejabat yang terlibat dalam skandal keuangan, serta merestuinya untuk diadili dan diinterogasi tanpa campur tangan dari junta militer yang berkuasa.
Panggilan datang ini kepada debitur setelah menemukan bahwa keterlibatan perusahaan Aljazair Sonatrach dengan perusahaan Italia Eni, pekan lalu dalam kasus suap sebesar (200 juta) dolar, yang penyidikannya telah dibuka pada tanggal 10 Februari bulan ini.
Malte menulis dalam surat terbukanya kepada Madani: “Apakah anda akan menikmati keadilan dengan kebebasan penuh untuk melakukan investigasi mendalam guna menentukan tanggung jawab dan mengintrogasi semua orang yang terlibat dalam kasus ini, bahkan sekalipun mereka adalah para mantan menteri, seperti mantan menteri minyak Syakib Khalil, atau langkah ini hanya untuk menjaga citra guna meyakinkan opini publik Aljazair dan internasional!”
Malte menuduh Jenderal Tawfiq Madani kepala intelijen Aljazair yang memberikan perlindungan politik kepada beberapa pejabat Aljazair yang telah menjarah kekayaan negara, dan mencuri uang rakyat Aljazair tanpa mengungkapkan nama satu pun dari mereka.
Malte mengungkapkan fakta bahwa: “Pengangkatan pemimpin perusahaan Sonatrach sejak kemerdekaan, bukan hasil dari kompetensi profesional, namun selalu didasarkan pada loyalitas politik, dan berangkat dari kepuasan pembagian kekayaan negara dengan junta militer yang berkuasa.”
Malte mengatakan bahwa Aljazair yang di luar negeri terkenal dengan korupsi, tidak adanya kompetensi profesional dan kriminalitas ekonomi sehingga menempati peringkat 150 dari 174 negara dalam memerangi penyuapan oleh Lembaga Transparency International. Malte menuduh langsung Madani dan Presiden Abdelaziz Bouteflika, bahwa keduanya terlibat dalam perang gerilya politik untuk tetap berkuasa dan terus menjarah kekayaan rakyat Aljazair.
Terkait pernyataannya ini Malte berdalih dengan “Sejumlah besar warga Aljazair yang membeli villa dan apartemen mewah di ibukota terkaya di dunia, sementara di saat yang sama rakyat Aljazair meninggal akibat kemiskinan ekstrim.”
Malte berbicara tentang kejahatan ekonomi terorganisir yang dilakukan oleh para pejabat Aljazair di depan para investor asing, yaitu dengan mendorong mereka untuk membayar suap yang besar jika mereka ingin memenangkan kontrak investasi di dalam negeri (kantor berita HT, 25/2/2013).
