Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta– Sejumlah tokoh Ormas Islam mendesak pemerintah agar mengevaluasi kinerja Densus 88, yang saat ini menjadi sorotan, atas pelanggaran HAM berat. “Kami mendesak pemerintah agar Densus 88 dievaluasi dan diaudit kinerja mereka (termasuk keuangan), bahkan kalau perlu dibubarkan” ujar Din Syamsuddin saat Silaturahmi Ormas – Lembaga Islam (SOLI) ke 6, Kamis (7/3) di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
Sebab, menurutnya , tindakan Densus 88 dalam banyak kasus telah terbukti melampaui batas kepatutan, kepantasan, dan perikemanusiaan.”Prilaku Densus telah banyak memakan banyak korban dan menimbulkan kesedihan, luka dan trauma terhadap korbannya, seperti terlihat dalam video yang beredar,” tuturnya.
Din menambahkan, walau aparatur keamanan memiliki kewenangan khusus terkait dengan pemberantasan terorisme. Namun, seharusnya dalam tindakan pemberantasan terorisme harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip aturan hukum dan keadilan yang berlaku.
“Tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hak azasi manusia,” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan silaturahmi tersebut; PP Muhammadiyah, MUI Pusat, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, PP Dewan Masjid Indonesia, DPP Hizbut Tahrir Indonesia, IKADI, Hidayatullah, MIUMI, BKPRMI, ICMI, PP Parmusi, PP Muslimat NU, PP Wanita Islam, DPP Syarikat Islam Indonesia dan PP Al-Itihadiyah. (mediaumat.com, 8/3)
