Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Wakil Ketua DPR Pramono Anung buka-bukaan soal biaya yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Seorang pengusaha bisa menghabiskan Rp 6 miliar untuk duduk di kursi DPR.
“Ada yang habis Rp 6 miliar, pengusaha, karena memang tidak punya basis massa,” kata Pramono saat berbincang, Jumat (15/3/2013).
Memang ongkos menjadi anggota DPR bagi pengusaha lebih mahal. Para pebisnis itu juga dibebani untuk membayar uang saksi.
“Uang saksi satu dapil saja bisa Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.
Sedikit lebih murah adalah aktivis parpol. Dana yang dikeluarkan antara Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar, tergantung dapilnya.
“Kalau publik figur sekitar Rp 200-800 juta karena memang sudah dikenal,” ujar Pramono yang menuliskan tentang mahalnya dana pencalegan dalam disertasinya.
Mahalnya ongkos menjadi anggota DPR RI ini akan berlipat ganda di Pemilu 2014 dan bisa berlanjut ke Pemilu 2019. Terutama bila sistem pemilu masih dipertahankan proporsional terbuka dengan suara terbanyak.
“Harusnya dikembalikan lagi proporsional tertutup seperti dulu dengan nomor urut,” tandasnya. (detik.com, 15/3)
Bukti tersebut sudah teramat mutawatir terlebih jika dibandingkan dgn data2 lainya. Oleh karenanya, argumentasi mana lagi yang dapat menjustifikasi bolehnya demokrasi. Sungguh, sistem demokrasi merupakan perkara haram dan pangkal dari segala kerusakan (ummul jaraim). Mari (sebelum nyawa di kerongkongan) segera tinggalkan sistem demokrasi dan bertaubat bergegas menjadi barisan pejuang tegaknya Sistem Al Khilafah. ALLAHU AKBAR!