Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Bandung. Merespon sikap DPR yang ngotot akan mengesahkan RUU Ormas pada Jum’at besok (12/4), ribuan massa dari HTI DPD I Jawa Barat melakukan Aksi Damai untuk menuntut pembatalan rencana pengesahan RUU tersebut di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (11/4).
Luthfi Affandi (Humas HTI Jabar) menegaskan, bahwa RUU Ormas sangat berbahaya, terutama bagi Ormas Islam. Dalam salah satu pasalnya, terdapat pasal yang melarang Ormas untuk menganut dan menyebarkan hal hal yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
Menurutnya, pasal tersebut bersifat multitafsir dan berpotensi menjadi legitimasi Pemerintah untuk bersikap represif. “Siapa yang berhak menentukan Ormas bertentangan dengan Pancasila? Kami khawatir, mereka yang menyuarakan ide ide Islam akan diberangus karena dianggap bertentangan dengan Pancasila” tuturnya.
Terlebih lagi, sebagaimana disampaikan oleh Arim Nasim (DPP HTI), yang dalam orasinya menyatakan bahwa sampai saat ini, tafsir terhadap Pancasila sendiri masih sangat bias. Bahkan ia menilai dari zaman ke zaman, tak ada presiden RI yang dapat disebut sebagai Pancasilais.
“ Soekarno yang mencetuskan NASAKOM, Soeharto yang memusuhi umat Islam, Habibie yang melepas Timor Timor, Megawati yang menjual Indosat dan Blok Tangguh pada Kapitalis asing, SBY membiarkan yang pemberontak OPM di Papua. Apakah sikap seperti mereka dapat disebut Pancasilais?” ujarnya.
Bahkan Arim mempertanyakan ke-Pancasilais-an anggota DPR yang ngotot mengesahkan RUU Ormas. “DPR adalah wakil rakyat. Dan kita tahu, banyak rakyat yang menolak RUU Ormas disahkan. Tapi mengapa DPR ngotot mensahkan RUU Ormas? Apakah mereka memang layak disebut wakil rakyat? Apakah yang mereka lakukan adalah contoh dari sikap Pancasilais? Jadi yang mana yang Pancasilais itu?”
Dukungan DPRD
Di tengah aksi berlangsung, Rombongan DPD I HTI Jawa Barat mengirimkan delegasinya untuk beraudiensi mendatangi anggota DPRD Jawa Barat. Delegasi yang di pimpin oleh M.Rian Syababi (Ketua DPD HTI Jabar) tersebut diterima oleh Komisi A DPRD Jabar yang membidangi bidang Pemerintahan.
Dalam tanggapannya, pimpinan Komisi A, Yusuf Fuad dari Fraksi PPP menyatakan dukungannya atas sikap HTI yang menolak RUU Ormas disahkan. Ia berjanji, akan segera membuat nota tertulis untuk disampaikan pada Fraksi PPP di DPR pusat untuk turut mendukung penggagalan RUU Ormas.
Ia juga mengaku khawatir, bila RUU Ormas ini akan menjadi alat untuk membubarkan Ormas Ormas seperti HTI. “Sepanjang yang saya tahu, aktivitas HTI selalu terpuji dan dalam nuansa diskusi. Saya khawatir, dakwah cerdas seperti ini akan dihentikan oleh RUU Ormas” ujarnya. []FA
