Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pemerintah menaikan harga premium menjadi Rp 6500- 7000 per Mei mendatang menurut pengamat ekonomi syariah Dr Arim Nasim semata-mata karena untuk merealisasikan kepentingan para kapitalis di sektor hilir migas.
“Kalau alasan membebani APBN jelas bohong, alasan sebenarnya adalah kepentingan para kapitalis,” ungkap dosen Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah UPI Bandung tersebut kepada mediaumat.com, Rabu (17/4).
Menurut konsultan manajemen dan perbankan syariah ini, yang membebani APBN 2013 adalah utang 113,2 trilyun termasuk bunga utang rekapitulasi perbankan yang dinikmati para kapitalis yang sudah menguasai lebih dari 85 persen sektor hulu migas. “Tapi anehnya pemerintah tidak pernah mengeluh!” tanya Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI retorik.
Tetapi untuk kepentingan rakyat, selalu saja ribut beban APBN semakin berat. Sehingga Menteri ESDM Jero Wacik usai Rapat Koordinasi BBM dengan gubernur seluruh Indonesia di Jakarta kemarin, menyatakan dengan menaikan BBM menjadi Rp 6500-Rp 7000, akan menghemat APBN sebesar Rp 21 trilyun.
Padahal, ungkap Arim, selama ini APBN tidak pernah terserap semua. Tahun 2012 saja ada sisa 32,7 trilyun. Jadi, kalau tidak membela kepentingan kapitalis, tentu tidak akan menaikan harga premium yang dianggap akan menghemat biaya subsidi sebesar Rp 21 trilyun itu. “Karena dari sisa anggaran 2012, bisa ditutupi bahkan masih sisa 11,7 trilyun,” pungkasnya. (mediaumat.com, 17/4)
