Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan sekitar pertengahan Juni 2013 menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di wilayah pantura.
Di Tegal, Minggu (9/6) sekitar 80 anggota Hizbut Tahir Indonesia juga melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM karena keputusan tersebut dinilai sebagai kebijakan dzalim yang akan menyengsarakan rakyat. Aksi dilakukan dari perempatan RSUD Kardinah dan kemudian longmarch menuju Alun-alun Kota Tegal dengan jarak sekitar 3 kilometer.
Dalam kegiatan tersebut peserta aksi, khususnya ibu-ibu banyak yang menggendong anaknya. Sebagian diantaranya membawa sejumlah poster, baliho dan alat masak, seperti panci, wajan dan sendok. Mereka silih berganti menyampaikan orasi menolak terhadap kenaikan harga BBM. Meski aksi berlangsung damai, namun tetap mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Koordinator Lapangan, Guntur Budiarso mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM harus ditolak karena kebijakan dzalim yang akan menyengsarakan rakyat. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas 2010) menunjukan pengguna BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah, 6 persen menengah ke atas dan hanya 2 persen orang kaya.
Menurut dia, jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 53,4 juta, sebanyak 82 persen diantaranya pengguna kendaraan roda dua. Mereka sebagian besar merupakan masyarakat kelas menengah bawah. “Ini menunjukan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Guntur menyatakan, kebijakan tersebut juga dinilai sebagai kebijakan khianat karena menaikan harga BBM sesungguhnya untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan. “Liberalisasi dilakukan untuk memenuhi pihak asing dan pemerintah telah tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya, sehingga kebijakan menaikan harga BBM merupakan bentuk penghianatan rakyat yang sangat nyata,” ujarnya.
Dia menegaskan, demo dilakukan murni sebagai wujud penolakan, tidak ada embel-embel politik maupun mencari sensasi. Dalam pandangan Islam barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan ke negara diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Menaikan harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang akan mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
Gejolak tersebut diperkirakan akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara Timur Tegah. “Apabila pemerintah tetap menaikan harga BBM kami akan terus melakukan aksi penolakan untuk menciptakan opini publik,” tegasnya. (suaramerdeka.com, 9/6)
