Pusat Penelitian Energi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tuding rezim SBY sebagai cukong Barat. “Pemerintah sekarang ini tidak ubahnya adalah cukong/agen Barat dengan meng-kapitalisasi kebijakan energi dengan menaikkan harga BBM,” ungkap Alimuddin Yasir, Ketua Puslit Untirta, seperti dilansir tabloid Media Umat Edisi 107 (21 Juni-4 Juli).
Pemerintah, ungkap Doktor Bidang Konversi Energi dan Kendali IPB ini, kehilangan konsep dan tak punya roadmap penerimaan APBN yang jelas selain kenaikan BBM. Padahal masih banyak pengelolaan sumberdaya alam di antaranya: putus kontrak dengan Freeport, ExxonMobil dll.
Peraih double degree Manajemen Keuangan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Megister Teknik Jurusan Teknik Elektro Keahlian Teknik Energi UNHAS tersebut, menegaskan, sangat keliru kalau dikatakan ada beban ekonomi jika BBM itu tidak dinaikkan. Justru terbalik, pemerintah membebani rakyat. Buktinya sebelum naik BBM saja harga barang naik. Kalau mau menelaah kebijakan besaran subsidi BBM di APBN 2013, hanya Rp Rp193,8 trilyun atau sekitar 12 persen dari total APBN.
Ia juga menegaskan, fakta yang membebani APBN adalah utang dan pemborosan APBN. Menurutnya, yang harus banyak dipangkas itu perjalanan dinas pejabat keluar negeri, harta korupsi kembalikan ke negara, pengurangan pemborosan pengeluaran kementerian. “Bila ini dilakukan maka Indonesia akan selalu stabil ekonomi makro dan mikro,” pungkasnya.(Mediaumat.com, 20/6)