HTI Press. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD I Sumut kembali menyelenggarakan Halqoh Islam dan Peradaban edisi ke-18 pada hari Ahad, 30 Juni 2013, di Convention Hall Amaliun Food Court, Jl Amaliun Medan. Tema HIP kali ini adalah “Permainan Asing Di Balik Kenaikan Harga BBM”, menghadirkan tiga pembicara: Muhammad Ishak (Pengamat Ekonomi dari Unimed), Ahmad Taufan Damanik (Pengamat Politik dari USU) dan Mohammad Basyuni (Humas HTI DPD I Sumut). Sekitar 150 orang peserta mengikuti acara ini sampai selesai menjelang sholat dhuhur, diantaranya Ir. Awaluddin Thayab, M.Sc (Sekretaris Majelis KAHMI Sumut).
Muhammad Ishak memaparkan bahwa dampak langsung dari kenaikan harga BBM adalah kenaikan angka inflasi, yakni harga-harga barang akan mengalami kenaikan. Akibatnya rakyat umum khususnya menengah ke bawah akan menanggung beban paling besar. Dampak kenaikan harga itu juga akan terus-menerus dan tidak hanya sebentar, pasalnya fakta yang terjadi selama ini, begitu harga naik tidak pernah turun.
Sedangkan Humas HTI Sumut menyoroti bahwa kenaikan harga BBM merupakan keharusan dari liberalisasi migas, amanat UU Migas No. 22 tahun 2001. Kebijakan pemerintah menaikkan BBM adalah jalan di bagian akhir menuju penyempurnaan liberalisasi migas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ust Basyuni, bahwa migas dan sumberdaya alam (SDA) yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan milik publik. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Tambang migas itu tidak boleh dikuasai swasta apalagi asing. Karena itu, kebijakan kapitalistik, yakni liberalisasi migas baik di sektor hilir termasuk kebijakan harganya, maupun di sektor hulu yang sangat menentukan jumlah produksi migas, dan kebijakan zhalim dan khianat serupa harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, migas dan SDA lainnya harus dikelola professional sesuai dengan syariah. Jalannya hanya satu, melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Saat itulah migas dan SDA akan menjadi berkah yang menyejahterakan seluruh rakyat. Ketiga pembicara juga sepakat bahwa kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah pada tanggal 22 Juni lalu , merupakan kebijakan yang dzalim, khianat dan penuh kebohongan, oleh karenanya harus ditolak.[]