HTI Press. Tegaknya Khilafah Islamiyah atau negara kesatuan bagi seluruh kaum muslimin seluruh dunia adalah harga pasti. “Dengan atau tanpa peran kita, khilafah pasti akan tegak karena merupakan janji Allah,” ungkap Ketua DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan Ustadz Ir. Baihaki Al Munawwar dalam acara temu tokoh, ulama, dan mubalighah bersama HTI Kobar di Aula GOW, Pangkalan Bun, Ahad (30/6). Hanya saja, lanjut dia, pilihan kita untuk ikut berjuang atau tidak ikut berjuang menegakkan khilafah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di pengadilan akherat kelak.
Baihaki mengingatkan bahwa hukum menegakkan khilafah adalah fardhu kifayah. Selama khilafah belum terwujud, maka selama itu pula kewajiban memperjuangkan khilafah akan melekat pada setiap muslim. Sehingga, bagi umat Islam yang hanya berdiam diri atau melepaskan diri dari upaya penegakan khilafah maka terkena dosa besar dalam pandangan Allah SWT.
Sementara itu, pembicara pertama Ketua DPD HTI Kobar Abu Nasir menuturkan bahwa demokrasi hanyalah tipu daya untuk menindas rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan real bukan ditangan anggota dewan yang merupakan wakil rakyat di parlemen, tapi yang menentukan berbagai kebijakan adalah sekelompok kecil kapitalis/pemodal besar yang menjadi penyandang dana bagi kampanye dan pemilihan bagi para wakil rakyat melalui parpol. Alhasil, muncul berbagai kebijakan dari parlemen yang justru menindas dan bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat seperti kenaikan harga BBM baru baru ini. Menurutnya, kenaikan harga BBM oleh pemerintah dengan restu DPR adalah upaya untuk menyempurnakan liberalisasi migas khususnya pada sektor hilir (niaga dan distribusi) demi kepentingan perusahaan asing.
Padahal, kata dia, dalam pandangan Islam migas dan seluruh sumber daya alam (SDA) yang melimpah hukumnya haram di liberalisasi (pengelolaan diserahkan kepada swasta nasional/asing). Menjadi tugas negara untuk mengelola dan mendistribusikan SDA tersebut kepada rakyat secara murah atau gratis. Abu menyimpulkan bahwa demokrasi dalam pandangan Islam adalah sistem kufur dan haram diambil oleh kaum muslimin. Sebab, demokrasi telah memutarbalikkan hukum Allah SWT dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kotawaringin Barat menggelar acara temu tokoh, ulama dan mubalighoh dengan tema “mempersiapkan tegaknya khilafah” pada hari ini (30/6) bertempat di aula Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Jalan Sutan Syahrir, Pangkalan Bun.
Abu Nasir menuturkan acara ini memiliki sejumlah tujuan strategis. Pertama, kata dia, sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara berbagai ormas dan komponen umat Islam di Kobar. Kedua, menyatukan visi perjuangan umat Islam di Indonesia dan khususnya di Kobar dalam rangka meraih izzul Islam wal Muslimin. “Siapapun sadar bahwa negeri ini sedang menghadapi krisis multidimensi. Kondisi ini tentunya tak boleh dibiarkan begitu saja. Untuk itu, harus ada solusi dan perubahan ke arah yang lebih baik. Inilah urgensi penegakan syariah dan Khilafah sebagai satu satunya jalan bagi kebangkitan yang hakiki,” tuturnya.
Humas HTI Kobar Andri Saputra berharap melalui acara ini mampu terjalin kesepahaman dan kesatuan visi bersama antara berbagai komponen umat Islam meski dalam pelaksanaannya menggunakan jalur yang berbeda. Sehingga, bulan ramadan diharapkan bel betul mampu menjadi bulan ketakwaan dan perjuangan dalam mewujudkan kemuliaan Islam dengan tegaknya Syariah dan Khilafah. Untuk itu, dalam acara kali ini HTI mengundang berbagai ormas dan komponen umat Islam serta menghadirkan pembicara tamu Ustad Ir. Baihaki Al Munawwar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.[]
Amin. Semoga Janji Allah secepatnya terlaksana, dan kewajiban kita hanya memperjuangkannya.