Mesir Setelah Morsi: Kekacauan atau Pertumpahan Darah?

Oleh Abu Anas

Tersingkirnya presiden terpilih Mohammed Morsi telah membawa Mesir kembali ke era ketidakstabilan. Ratusan ribu demonstran pro dan kontra Morsi telah memenuhi jalan-jalan Mesir, sementara bentrokan antara demonstran dan tentara menyebabkan banyak insiden kekerasan. Ikhwanul Muslimin, partainya Morsi, telah menuduh tentara dan pemimpin militer ingin menjadikan Mesir sebagai Suriah yang baru. ^[1] Tuduhan tersebut muncul setelah tentara menewaskan 51 demonstran Ikhwan dan melukai lebih dari 430 lainnya di depan Markas Garda Republik di Kairo. ^[2] Sebagai tanggapan, tentara menyebut para demonstran sebagai “teroris.” ^[2] Dengan semua kekacauan ini, pertanyaannya adalah, ke arah mana Mesir akan menuju?

Para pemimpin beberapa faksi politik sekuler telah mampu memobilisasi puluhan ribu orang turun ke jalanan karena 3 alasan: kondisi ekonomi yang mengerikan, inkompetensi Ikhwan dan sentimen revolusioner yang masih ada pada massa karena Arab Spring. Sejak kudeta pada tahun 1952 oleh Gamal Abdul Nasser, institusi militer telah menjadi kekuatan utama di negara itu, dan hal ini jelas oleh fakta bahwa semua presiden sebelumnya adalah mantan pemimpin militer. Ikhwanul Muslimin didirikan pada tahun 1928 sebagai reaksi sosial-politik runtuhnya Kekhalifahan Islam Utsmani di Istambul. Setelah 85 tahun sejak pendiriannya dan karena sentimen massa Islam dan pemberontakan pada tahun 2011, tentara, dengan restu AS ^[3], telah memungkinkan Ikhwan untuk mencapai kursi kepresidenan. Faksi-faksi sekuler yang terpecah-pecah tidak bisa menggalang dukungan yang cukup dari masyarakat Mesir, meninggalkan kelonggaran sempit bagi Ikhwan untuk melakukan manuver.

Amerika Serikat tidak ingin pengaruh Islam politik tumbuh di kawasan ini, karena itu mereka menyambut gerakan-gerakan Islam liberal, sebagaimana Ikhwan, untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik Mesir. AS tidak memiliki masalah dengan gerakan-gerakan ini untuk mencapai posisi kepemimpinan selama kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan otoritas sekuler, misalnya di Mesir hal ini terutama adalah angkatan bersenjata. AS tidak mengecam junta militer Mesir yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis, yang menunjukkan bahwa mereka puas dengan langkah yang telah diambil melalui beberapa bentuk permintaan rakyat. AS melihat kesempatan untuk mendiskreditkan agenda kelompok Islamis di mata rakyat dan bukan hanya Ikhwan. Selain itu, para ahli strategi AS tahu bahwa langkah-langkah tersebut akan memacu reaksi keras dari basis massa Islam yang pasti akan menyebabkan kerusuhan dan kekerasan, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Jadi mengapa AS dan junta militer mengambil langkah yang beresiko tersebut?

Kemungkinan alasan pertama atas kudeta ini adalah kebutuhan sangat perlunya membatasi Ikhwanul Muslimin yang berkuasa, karena mereka telah memperluas pengaruhnya dalam badan-badan administrasi pemerintah dan provinsi. Mobilisasi massa oleh kaum sekularis memberikan kesempatan yang sangat baik dan alasan atas campur tangan tersebut. Dalam pendirian Amerika, ada orang-orang yang mendorong untuk lebih bekerja sama dengan kelompok “Islam liberal” untuk meminggirkan orang-orang Islam yang menyerukan perubahan nyata, namun yang lainnya, yang juga kelompok berpengaruh, melihatnya dengan mata ketidakpercayaan. Mereka mengklaim bahwa gerakan-gerakan itu bersifat pragmatis dan yang tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai kekuasaan dan kemudian mendiskreditkan demokrasi. Oleh karena itu, dorongan untuk mengakomodasi Ikhwan dan membatasi ruang manuver politik mereka menjadi sangat penting. Masalah terbesar adalah bahwa tentara Mesir telah dijual untuk melakukan hal ini dan sekarang mereka harus menghadapi kerusuhan sipil yang merupakan hasil dari penggulingan tersebut!

Alasan kedua yang mungkin adalah niat AS untuk mendorong negara ke dalam konflik bersenjata jangka panjang dalam masyarakat Mesir, melalui organisasi-organisasi militan dan tentara Mesir. Hal itu bisa dimengerti jika kita melihat tren kekerasan setiap kali kekuatan Barat dan AS berpikir akan kemungkinan adanya ancaman Islam politik yang didukung oleh sebagian basis massa di suatu negara. Contohnya termasuk Aljazair dan Irak pada 1990-an, Sudan dan Pakistan pada 2000-an dan yang paling baru adalah Bangladesh dan Suriah. Di Mesir, kekerasan telah terjadi dan memburuk di banyak wilayah terutama di Sinai, di mana ada klaim bahwa organisasi-organisasi militan telah meluncurkan beberapa serangan terhadap pos-pos pemeriksaan militer seperti yang telah dilaporkan oleh Reuters. ^[4] Ikhwan mungkin tidak bisa mengendalikan beberapa basisnya terutama ketika mereka mengumpulkan massa untuk melawan “penindasan” tentara dan dengan emosi yang tinggi.

Perubahan yang terjadi pada tahun 2011 akibat Arab Spring bukanlah perubahan yang nyata namun perubahan wajah rezim yang memanfaatkan wajah Islam untuk menipu massa. Pengaruh AS untuk eksis tidak pernah berhenti dan karena itu mereka terus mempengaruhi struktur kekuasaan internal dan kebijakan. Ikhwan jatuh ke dalam perangkap dengan diberikan “kekuasaan” tanpa otoritas yang nyata dan karenanya telah menyebabkan terusirnya mereka yang membuat senang tentara. Mesir berada di ambang kerusuhan sipil jangka panjang yang mungkin terjadi dan tentu saja tidak akan dihentikan melalui kompromi antara tentara dan Ikhwan. Kompromi tersebut, tidak akan membiarkan Ikhwan mencapai posisi yang lebih baik di dalam kekuasaan. Rencana terbaik bagi Ikhwan adalah melepaskan diri dari proses politik, untuk yang terakhir kalinya, dan mempersatukan rakyat bagi sebuah negara Islam di mana mereka akan memiliki kekuatan yang nyata di mana mayoritas rakyat Mesir berdiri di belakang mereka. (rz/revolutionobserver.com)

[1] Reuters.com,  http://www.reuters.com/article/2013/07/08/us-egypt-protest-brotherhood-syria-idUSBRE9670DA20130708
[2] Reuters.com, http://www.reuters.com/article/2013/07/08/uk-egypt-protests-idUKBRE96101L20130708
[3] AFP, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hF-paJHAg17tLMRR-4VxmocVgQGQ?docId=CNG.0a272664987adaa3bf793f4d11f4fe3a.991
[4] Reuters.com, http://www.reuters.com/article/2013/07/07/egypt-protests-pipeline-idUSL6N0FD02G20130707