Dokumen: AS Penyandang Dana Penggulingan Mursi

Dokumen AS mengungkapkan bahwa pemerintahan Obama yang mendanai para penentang Mursi dalam rangka untuk menggulingkannya. Semua ini menunjukkan kepalsuan klaim yang berkali-kali dinyanyikan oleh Presiden AS bahwa Washington tidak mendukung pihak manapun.

Menurut situs Aljazeerah versi bahasa Inggris, bahwa ada banyak bukti yang menegaskan adanya aliran dana Amerika kepada sejumlah kelompok Mesir yang gencar melakukan tekanan untuk penggulingan presiden.

Dokumen yang diperoleh oleh program investigasi jurnalistik di Universitas California di Berkeley menunjukkan adanya aliran dana AS melalui program Departemen Luar Negeri AS untuk mempromosikan demokrasi di Timur Tengah, dimana aliran dana itu sangat mendukung para aktivis dan politisi yang mereka itu muncul selama kerusuhan di Mesir, setelah penggulingan Presiden otoriter terguling Husni Mubarak dalam aksi perlawanan rakyat, pada bulan Februari 2011.

Menurut kantor berita “America in Arabic” bahwa program Departemen Luar Negeri AS, yang disebut oleh para pejabat tinggi AS sebagai inisiatif “untuk membantu demokrasi” adalah bagian dari upaya Obama, yang beroperasi secara luas untuk menghentikan penurunan kaum sekuler yang pro-Washington, dan untuk memperoleh kembali pengaruh di negara-negara musim semi Arab, yang tengah mengalami peningkatan kekuatan pengaruh kelonpok Islamis, dimana mereka sangat menentang kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Kantor berita itu mengatakan bahwa di antara para aktivis yang mendapat aliran dana Amerika adalah seorang perwira polisi Mesir yang diasingkan, yang bersekongkol untuk menggulingkan pemerintah dengan kekerasan terhadap Mursi, dan seorang politisi anti-Islam yang menyerukan penutupan masjid, menangkap para aktivis dakwah dengan paksa, serta sekelompok politisi oposisi yang gencar melakukan tekanan untuk menggulingkan presiden yang pertama terpilih secara demokratis di negeri ini, sebagaimana ditunjukkan oleh dokumen pemerintah itu.

Kantor berita menambahkan bahwa informasi telah diperoleh berdasarkan undang-undang kebebasan informasi, wawancara, dan catatan publik yang mengungkapkan bahwa “bantuan itu adalah untuk demokrasi” yang diberikan oleh Washington, sekalipun hal itu mungkin telah melanggar undang-undang Mesir yang melarang pendanaan politik asing.

Mereka juga melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Amerika Serikat yang melarang penggunaan uang pembayar pajak untuk mendanai para politisi asing, atau untuk mendanai kegiatan subversif yang ditujukan pada pemerintah yang terpilih secara demokratis (islamtoday.net, 22/7/2013).