Muslimah

HTI Press. Jakarta. Sabtu, 24 Agustus 2013 bertempat di aula DPP HTI Crown Palace Jakarta Selatan, tengah berlangsung Kajian Politikus Muslimah jilid II. Acara bulanan yang diadakan oleh DPD I MHTI DKI Jakarta, ini dihadiri oleh puluhan politikus muslimah yang datang dari beberapa partai, diantaranya PAN, PBB, PKB,  dan GOLKAR. Mengambil tema Sistem Pemerintahan Dalam Islam, mereka diajak untuk mengkaji bagaimana sebenarnya Islam mengatur tentang masalah pemerintahan. Sebuah tema yang sangat penting, jarang dikaji, berpotensi menimbulkan kontroversi tapi memang perlu untuk dipelajari.

Sebagai agama yang sempurna dan paripurna, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya tentang sistem pemerintahan.  Tidak banyak kaum muslimin yang tahu, bahwa Islam juga mengatur masalah ini. Padahal persoalan sistem pemerintahan Islam bukanlah masalah yang debatable. Secara konsep, semua ulama’ sepakat bahwa Islam punya sistem ini. Tapi hari ini kita sengaja dijauhkan dari itu semua, sehingga kita asing terhadap sistem pemerintahan Islam. Demikian ungkap Ustadzah Fika M. Komara (anggota Kantor  Media Pusat Hizbut Tahrir, kawasan Asia Tenggara), narasumber dalam acara tersebut.

Ustadzah Fika menjelaskan, salah satu pilar dasar pemerintahan Islam adalah kedaulatan ada di tangan syara’, bukan di tangan rakyat! Sebuah perbedaan yang mendasar antara sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan yang ada saat ini. “Kalo’ dipikir dengan akal sehat saja, tidak perlu kajian ilmiah, konsep ini sudah pasti benar dan masuk akal. Allah SWT sebagai pencipta langit dan bumi, pastilah layak kedaulatan ada di tangan-Nya!”, jelas ustadzah Fika. Pilar berikutnya yang juga menimbulkan kontroversi adalah wajibnya membaiat hanya satu khalifah. Menyatukan seluruh negeri muslim di seluruh dunia dalam naungan satu negara saja, tidak terpecah-pecah dan dipimpin oleh banyak presiden seperti sekarang. Sering kita dengar ungkapan “Cegah ideologi transnasional!”, atau “Waspadai gerakan transnasional!”. Menurut Ustadzah Fika, ini adalah bentuk propaganda yang menunjukkan ketidakmampuan mereka menggugat gagasan Kekhilafahan.

Selain pilar dasar pemerintahan, pembicara juga menyampaikan ke’unik’an sistem Kekhilafahan, menunjukkan struktur pemerintahan dan administrasi Khilafah, menjelaskan bagaimana politik luar negeri dan dalam negeri Khilafah dan masih banyak lagi. Semua itu menunjukkan betapa Sistem Pemerintahan Islam sangat lengkap dan sempurna. Namun sekali lagi, umat hari ini tidak banyak yang mengetahui dan enggan berdiskusi tentang masalah ini, termasuk para dai dan politisi.

Tetapi tidak dengan politisi yang hadir di Kajian Politikus Muslimah ini. Mereka adalah caleg yang peduli, mau berdiskusi dan semoga siap menjadi orang yang menyampaikan Islam ke masyarakat. Karena mereka punya wadah, kesempatan dan ruang yang besar untuk bertemu dan mendidik umat dengan pemahaman Islam. Dengan demikian, semoga gaung penegakan Khilafah semakin keras terdengar dan menjadi kesadaran umum seluruh umat, sehingga Khilafah akan segera tegak. Aamiin.