HTI Press, Surabaya. Gelombang penolakan event miss world di Indonesia terjadi dimana-mana, salah satunya terjadi di Surabaya dimana 500 anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan aksi on the spot di depan kantor DPRD Jawa Timur (Jatim) pada hari Rabu (4/9), puluhan spanduk yang berisi penolakan dan pembatalan event miss world ikut juga dibentangkan.
Pada saat yang sama delegasi DPD HTI Jatim melakukan kunjungan audiensi ke DPRD Jatim dipimpin oleh Harun Musa ketua DPD HTI Jatim dan diterima oleh Nur Muhyidin dari Komisi E. Harun menyampaikan bahwa pelaksanaan miss world tidak ada bedanya dengan trafficking dimana menjadikan perempuan sebagai obyek bisnis dan apabila pemerintah mengijinkan event tersebut dilaksanakan maka menjadi bukti bahwa pemerintah sekarang adalah rezim neo libelaisme, “ Apabila event miss world tetap dilaksanakan membuktikan bahwa pemerintah sekarang adalah rezim neo liberalisme “ tegas Harun.
Hal senada juga disampaikan oleh Nurul Izzati dari muslimah DPD HTI Jatim, Indonesia sebagai negara muslim terbesar didunia menjadi barometer umat Islam didunia, apabila event miss world tetap dilaksanakan maka timbul persepsi bahwa Indonesia negeri muslim terbesar di dunia bisa menerima acra miss world maka negeri muslim lainnya akan mengikuti jejak tersebut, bahkan Brunei yang selama ini tidak pernah mengirimkan delegasinya di acara miss world, tahun ini mengirimkan delegasinya dengan alasan pelaksanaannya di Indonesia. Nurul juga menambahkan bahwa miss world adalah bentuk kapitalisme perempuan karena menjadikan perempuan sebagai tempat untuk memasarkan produk tentunya hal ini adalah bentuk pelecahan perempuan dan meminta acara miss world dibatalkan. “Kami sebagai perempuan, marah terhadap pelaksanaan miss world sehingga kami meminta acara tersebut dibatalkan “ tegas Nurul.
Sementara Ibnu Ali pengurus DPD HTI Jatim mengingatkan bahwa Jatim dikenal sebagai wiliayah seribu pesantren dan tempat lahirnya para ulama, kemarin ulama di Jatim telah menyampaikan sikap penolakan terhadap pelaksanaan acara miss world dan disampaikan ke pemerintah pusat, apabila event miss world tetap dilaksanakan maka pertanyaannya apakah suara ratusan ulama dikalahkan oleh satu orang pengusaha. “ Apabila event ini dilaksanakan, apakah suara ratusan ulama dikalahkan satu orang pengusaha” tanya Ibnu.
Di akhir sesi Nur Muhyidin menyatakan sepakat terhadap pernyataan HTI tentang penolakan miss world ,” Saya sepakat terhadap pernyataan HTI tentang penolakan miss world” kata Nur Muhyidin. Muhyidin menambahkan bahwa pagelaran miss world tidak memiliki akar historis bahkan bertentangan dengan tradisi budaya di Indonesia. Nur Muhyidin juga menemui peserta aksi di luar gedung DPRD Jatim dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan aksi hari ini. []