Kenapa Harus Melawan APEC?

Oleh: Salamudin

SEJAK kebijakan perdagangan bebas melalui ASEAN ditandatangani oleh pemerintahan SBY, setiap tahun ribuan industri nasional gulung tikar. Salah satu industri yang langsung terjungkal oleh kebijakan liberalisasi perdagangan adalah  industri tembakau.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan antara tahun 2007-2010 jumlah industri tembaku yang hilang dari peredaran mencapai 308 unit perusahaan. Tahun 2007 berkurang 78 perusahaan, 2008 sebanyak 77 perusahaan, 2009 sebanyak 80 perusahaan dan tahun 2010 sebanyak 73 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tembakau tersebut lenyap akibat dihantam oleh regulasi pro impor dan kebijakan nasional yang didorong oleh rezim internasional.

Ribuan industri lainnya juga gulung tikar. Sebanyak 1470 industri lenyap dalam tahun 2007, sebanyak 2304 perusahaan lenyap dalam tahun 2008, sebanyak 1226 hancur dalam tahun 2009 dan sebanyak 1123 perusahaan hilang dalam tahun 2010. Total perusahaan perusaan yang lenyap dalam periode tersebut mencapai 6123 perusahaan.

Perjanjian perdagangan bebas dan liberalisasi investasi yang akan disepakati melalui Asia Pacifik Economic Cooperation (APEC) pada 7-8 Oktober di Bali, akan semakin menyebabkan pasar Indonesia diserbu oleh tembakau dan produk tembakau impor. Perusahaan kecil dan menengah akan berguguran yang pada ahirnya pasar tembakau serta produk tembakau akan diambil alih oleh modal asing.

Selain itu kebijakan nasional yang neoliberal dan anti rakyat seperti pencabutan subsidi BBM, kenaikan harga listrik, adalah kebijakan yang merupakan komitmen pemerintah terhadap liberalisasi perdagangan yang disepakati dalam APEC. Pemerintah juga melakukan pembatasan terhadap industri tembakau melalui standarisasi produk seperti penentuan tar, nikotin rendah, kebijakan kenaikan cukai yang juga merupakan komitmen terhadap rezim internasional.

Mengapa Petani, Buruh, dan Pelaku Industri Tembakau harus Melawan APEC? APEC adalah forum kaum kapitalis global yang hendak merenggut kekayaan ekonomi nasional!

Penulis adalah peneliti The Institute for Global Justice (IGJ )

sumber: rmol.co (25/9/2013)