APEC: Pintu Ekpsploitasi dan Kontrol (Bagian 2)

Keikutsertaan APEC: Indonesia Lebih Banyak Buntung

Forum kerjasama APEC menitikberatkan pada liberalisasi perdagangan dan investasi.  Semua usaha yang dikerahkan dalam forum APEC yang sudah berjalan selama 24 tahun pada tahapa awal lebih difokuskan pada liberalisasi perdagangan.  Usaha itu telah berhasil menurunkan tarif di kawasan APEC dari rata-rata 16,1 persen pada tahun 1989 menjadi 5,7 persen pada tahun 2012.  Sementara proses liberalisasi investasi dilakukan lebih belakangan.  Di Indonesia liberalisasi investasi baru kencang dilakukan sejak disahkannya UU Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007.

Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana manfaat dan capaian atau kerugian yang diderita negeri ini, selama ikutserta dalam forum APEC, juga bisa dilihat dari pengaruh kedua hal itu yaitu pengaruh linberalisasi perdagangan dan pengaruh liberalisasi investasi.

Perdagangan Kedodoran

Liberalisasi perdagangan mengharuskan tarif impor berbagai komoditas diturunkan bahkan dinolkan.  Dari data yan ada sejak APEC didirikan terjadi penurunan tarif rata-rata dari 16,8 persen pada tahun 1989 saat APEC didirikan menjadi rata-rata 5,7 persen pada tahun 2012.  Hambatan non tarif pun juga harus disingkirkan.  Ketika hambatan itu makin tipis dan mengarah kepada dihilangkan secara total, konsekuensinya barang dari luar pun masuk mengalir deras membanjiri pasar dalam negeri.  Ini ditunjukkan oleh terus meningkatnya angka impor sementara kinerja ekspor tidak membaik hingga menimbulkan defisit perdagangan. Bahkan angka defisit perdagangan tahun 2012 menjadi tertinggi sejak 1961.

Lonjakan impor itu terjadi hampir pada semua sektor, baik pertanian maupun industri. Jika dilihat data Badan Pusat Statistik 2013 (http://www.bps.go.id/brs_file/eksim_01apr13.pdf ) sebagian besar impor Indonesia adalah impor bahan baku yang mencapai 76,90 persen, impor barang modal 16,83 persen, sedangkan impor barang konsumsi sebesar 6,27 persen.

Di dalam Booklet Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh BPS disebutkan nilai impor barang modal dan beberapa komoditas tahun 2009 sebesar USD 47,283 miliar lalu naik menjadi USD 66,946 miliar tahun 2010, naik lagi menjadi USD 92,577 miliar dan naik menjadi USD 107,193 miliar tahun 2012.

Impor secara keseluruhan terus mengalami kenaikan tajam.  Nilai impor keseluruhan tahun 2009 mencapai USD 96,829 miliar, lalu naik menjadi USD 135,663 miliar tahun 2010, lalu naik menjadi USD 177,436 miliar dan naik lagi menjadi US 191,690 miliar tahun 2012.

Pada tahun 2011 neraca perdagangan mencetak surplus USD 26,1 miliar.  PErlu dicatat nilai ekspor pada 2011 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sementara pada tahun 2012 neraca perdagangan mengalami defisit USD 1,63 miliar.  Sementara pada tahun 2013 sampai Agustus juga terjadi defisit neranca perdagangan mencapai USD 5,5 miliar.

Perkembangan drastis neraca perdagangan 2011-2012 dari surplus USD 26,1 miliar tahun 2011 menjadi defisit USD 1,63 miliar tahun 2012 menandakan ekspor Indonesai tidak stabil.  Sebab dari sisi impor terus mengalami kenaikan.  Ketidakstabilan nilai ekspor itu disebabkan surplus neraca perdagangan tersebut ditopang oleh hanya beberapa komoditas utama, yaitu gas, batubara dan CPO.  Jika harga komoditi utama itu turun maka nilai ekspor pun langsung turun signifikan.  Berdasarkan data Bank Dunia, harga komoditas utama Indonesia jatuh cukup dalam sepanjang 2012. Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) turun 32,35% dari US$1.027 per metrik ton (mt) menjadi hanya US$776 per metrik ton. Harga minyak biji sawit (kernel palm oil/KPO) terjun bebas 79,40% dari US$1.367 per mt menjadi hanya US$762 per mt. Harga batu bara sendiri turun 18,07% dari US$109,66 per mt menjadi US$92,88 per mt.

Minyak mentah, gas, minyak kelapa sawit (CPO dan KPO) dan Batubara menjadi pilar utama yang menopang nilai ekspor Indonesia.  Sumbangan keempat komoditi itu selama empat tahun terakhir (2009-2012) mencapai sepertiga dari total nilai ekspor Indonesia, seperti terlihat dalam tabel berikut:

 

Tabel Share Nilai Ekspor Komoditas Utama
Komoditi	2009 (Total ekspor USD 116.510,0 juta)		2010 (Total ekspor USD 157.779,1 juta)		2011 (Total ekspor USD 203.496,6 juta)		2012 (Total ekspor USD 190.020,3 juta)
	USD juta	%	USD juta	%	USD juta	%	USD juta	%
Minyak bumi mentah	7.820,3	6,71	10.402,9	6,59	13.828,7	6,80	12.293,3	6,47
Gas	8.935,7	7,67	13.669,5	8,66	22.871,5	11,24	20.520,4	10,80
Minyak Kelapa Sawit	10.367,6	8,90	13.469	8,54	17.261,2	8,48	17.602,2	9,26
Batubara	13.817,1	11,86	18.499,4	11,72	27.221,9	13,38	26.166,3	13,77
Jumlah	40.940,7	35,14	56.040,8	35,52	81.183,3	39,89	76.582,2	40,30
Diolah dari data tabel Ekspor Migas dan Beberapa Produk Unggulan Non-migas, 2009-2012. Sumber: Booklet Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2013

 

Fakta ini memberikan gambaran tentang profil ekspor.  Data ini juga menunjukkan kenapa pemerintah begitu ngotot dalam forum internasional terkait dengan masalah minyak kelapa sawit, sebab selama empat tahun sumbangan minyak kelapa sawit terhadap total nilai ekspor mencapai lebih dari 10 persen dan terus meningkat.

Data terebut juga memberikan gambaran bahwa ekspor Indonesia didominasi oleh sumber energi dan bahan mentah.  Data diatas belum ditermasuk ekspor bahan mentah seperti mineral tembaga, bauksit, besi, dsb; bahan mentah produk pertanian seperti kakao, kopi, teh. Ini memberikan gambaran bahwa Indonesia lebih berposisi sebagai pemasok sumber energi dan bahan mentah yang sangat diperlukan oleh industri negara maju.

 

Pertanian Terpuruk

Menurut data Kementerian Pertanian, nilai impor pertanian pada 2004 baru sekitar USD 5 miliar, naik menjadi USD 5,2 miliar pada 2005, lalu naik menjadi USD 8,6 miliar pada 2007, dan melonjak menjadi USD 20,6 miliar pada 2011. Artinya selama 2004-2011 nilai impor pertanian naik empat kali lipat.

Disisi lain, liberalisasi mengharuskan pengurangan bahkan pencabutan berbagai subsidi bagi petani. Para petani dan produsen pertanian pun kedodoran dan kalah bersaing dengan produk pertanian dari luar yang harganya murah.  Impor pertanian pun terus membengkak dan ketergantungan kepada pangan impor makin besar, seperti dalam kasus kedelai, kacang merah, jagung, daging sapi, sayuran, produk hortikultura bahkan singkong dan garam.

Tahun 2011, baik ubi kayu segar maupun olahan, Indonesia menggelontorkan dollar AS sebesar US$ 211.254.000, atau setara dengan Rp 2,3 triliun. Pada 2010, Indonesia mengimpor tomat sebanyak 10.429 ton, bawang merah 64.247 ton, bawang putih 367.007 ton, cabe 18.358 ton, dan kentang 50.384 ton, bahkan bawang daun juga diimpor sebanyak 454 ton. Begitu juga kacang merah 225 ton, dan buncis 7.751 ton, serta sayuran lainnya mencapai 266.436 ton.

Neraca nilai perdagangan komoditas tanaman pangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Pada 2009 neraca nilai perdagangan komoditas tanaman pangan Indonesia, menunjukkan negatif sebesar US$ 2,4 miliar, pada 2010 kembali negatif yang justeru lebih besar, yaitu US$ 3,42 miliar, dan semakin parah lagi pada 2011, yaitu negatif US$ 6,44 miliar.

Setidaknya ada empat komoditas impor utama tanaman pangan Indonesia, yang dapat dihasilkan di Indonesia tetapi menggunakan dollar Amerika Serikat untuk membelinya pada 2011 adalah sebagai berikut: beras (US$ 1,54 miliar), kedelai (US$ 1,25 miliar), jagung (US$ 1,03 miliar) dan kacang tanah (US$ 0,27 miliar).

Indonesia juga membelanjakan devisa yang cukup besar untuk mengimpor komoditas peternakan, yaitu melebihi US$ 3 miliar pada 2011. Dan, nilai impor komoditas peternakan Indonesia terus meningkat, yaitu 2009 (US$ 2,13 miliar), 2010 (US$ 2,77 miliar).

Akibat dari liberalisasi pertanian itu, hampir pada sebagian besar komoditas kita tergantung pada asing.  Terkait dengan komoditas pangan utama juga mengalami hal yang sama.  Padahal ini sangat menentukan ketahana pangan dan kestabilan. AKibat tergantung pada asing atau impor maka nasib rakyat negeri ini akhirnya berada di bawah belas kasihan asing atau ada ditangan para importir.  Kasus ginjang ganjing harga kedelai, daiging sapi, gula, sayur-sayuran sebagainya jelas membuktikan hal itu.  Celakanya pemerintah manut begitu saja dengan skenario liberalisasi itu.

Bahkan di negara agraris ini, usaha bidang pertanian justru tidak memberikan harapan menjanjikan.  Akibatnya banyak petani yang tidak mau lagi bertani.  Dalam 10 tahun terakhr jumlah petani terus menyusut. Menurut data BPS, jumlah petani pada 2003 lalu masih mencapai 31,17 juta orang. Namun hingga pertengahan tahun 2013 ini, jumlahnya sudah menurun menjadi 26,13 juta orang.  Ini berarti dalam sepuluh tahun terakhir ada penurunan jumlah petani sebesar 5,04 juta orang atau ada penurunan 1,75 persen per tahun. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 40,61 juta orang di tahun 2004 menjadi 39,96 juta orang pada 2013. Sementara itu, persentasenya menurun dari 43,33 persen di 2004 menjadi 35,05 persen di 2013.

 

Industri Menyusut Akibat Deindustrialisasi

Jika sektor pertanian yang menopang kehidupan sebagian besar rakyat negeri ini kondisinya memble, dan terus mengalami kemunduran, selama keikutsertaan negeri ini dalam APEC, bagaimana dengan sektor industri?

Data-data yang ada menunjukkan sektor industri juga mengalami kemunduran.  Hal itu akibat industri dalam negeri tidak mampu bertahan dan memenangkan persaingan menghadapi gempuran dari derasnya produk indiustri dari luar yang terus membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang murah.  Banjirnya produk industri luar negeri itu terjadi sejak dilakukannya liberalisasi perdagangan dengan diturunkannya tarif dan hambatan non tarif.  Bahkan pada beberapa komoditi tarif sudah dinolkan.

Dalam sektor industri, banyak industri dalam negeri yang tidak bisa bersaing dengan produk luar yang terus membanjiri pasar dalam negeri dengan harga lebih murah.  Akibatnya banyak perusahaan terpaksa gulung tikar dan tutup.  Hal itu bisa dilihat dari data BPS tentang Jumlah Perusahaan Menurut Sub Sektor 2001-2010, seperti terlihat dalam tabel berikut:

 

Jumlah Perusahaan Menurut Sektor 2006 – 2010
Subsektor	2006	2007	2008	2009	2010	2006-2010
Makanan dan minuman	6 615	6 341	6 063	5 871	5 579	-1 036
Tembakau	1 286	1 208	1 131	1 051	978	– 308
Tekstil	2 809	2 820	2 355	2 601	2 585	– 224
Pakaian jadi	3 256	2 917	2 655	2 140	1 968	-1 288
Kulit dan barang dari kulit	813	764	685	669	662	– 151
Kayu, barang dari kayu, dan anyaman	1 782	1 648	1 435	1 252	1 237	– 545
Kertas dan barang dari kertas	526	553	477	452	505	– 21
Penerbitan, percetakan, dan reproduksi	897	789	748	695	463	– 434
Batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan bakar nuklir	73	96	84	73	75	2
Kimia dan barang-barang dari bahan kimia	1 179	1 151	1 082	1 089	1 084	– 95
Karet dan barang-barang dari plastik	1 847	1 774	1 715	1 639	1 660	– 187
Barang galian bukan logam	2 047	1 916	1 783	1 698	1 616	– 431
Logam dasar	276	260	237	234	256	– 20
Barang-barang dari logam dan peralatannya	1 020	981	902	913	898	– 122
Mesin dan perlengkapannya	477	436	435	409	402	– 75
Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data	10	10	9	9	10	0
Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	279	285	271	248	245	– 34
Radio, televisi, dan perlatan komunikasi	227	227	205	216	220	– 7
Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam	61	70	70	67	68	7
Kendaraan bermotor	336	302	305	283	278	– 58
Alat angkutan lainnya	380	380	333	324	326	– 54
Furniture dan industri pengolahan lainnya	3 135	2 914	2 569	2 409	2 191	– 944
Daur ulang	137	156	145	126	39	– 98
Total	29 468	27 998	25 694	24 468	23 345	– 6 123
Ket: diolah dari data BPS

 

 

Data ini memperlihatkan pada tahun 2007 ada 1.470 perusahaan tahun sebelumnya yang lenyap.  Lalu tahun 2008 ada 2.304 perusahaan lenyap tehun seelumnya lenyap.  Tahun 2009 sebanyak 1.226 perusahaan tahun sebelumnya hilang dari peredaran.  Dan pada tahun 2010 sebanyak 1.123 perusahaan tahun sebelumnya tidak mampu bertahan dan harus lenyap.  Sehingga total selama periode 2006-2010 sebanyak 6.123 perusahaan tidak mampu bertahan dan harus tutup.

Secara lebih rinci dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2010 jumlah perusahaan makanan dan minuman turun dari 6.615 menjadi 5.579 (sebanyak 1.036 perusahaan lenyap); perusahaan tembakau turun dari 1.286 tahun 2006 menjadi 978 tahun 2010 (308 perusahaan lenyap); perusahaan tekstil turun dari 2.809 tahun 2006 menjadi 2.585 tahun 2010 (224 perusahaan lenyap); perusahaan pakaian jadi turun dari 3.256 tahun 2006 menjadi 1.968 tahun 2010 (1.288 perusahaan lenyap); perusahaan barang kayu, barang dari kayu dan anyaman turun dari 1.782 tahun 2006 menjadi 1.237 tahun 2010 (545 perusahaan lenyap); perusahaan penerbitana, percetakan dan reproduksi turun dari 897 tahun 2006 menjadi 463 pada tahun 2010 (434 perusahaan lenyap); perusahaan karet dan barang-barang dari plastik turun dari 1.847 tahun 2006 menjadi 1.660 tahun 2010 (187 perusahaan lenyap); perusahaan barang galian bukan logam turun dari 2.047 tahun 2006 menjadi 1.616 tahun 2010 (431 perusahaan lenyap); perusahaan barang-barang dari logam dan peralatannya turun dari 1.020 tahun 2006 menjadi 898 tahun 2010 (122 perusahaan lenyap); perusahaan furniture dan industri pegolahan lainnya turun dari 3.135 tahun 2006 menjadi 2.191 tahun 2010 (944 perusahaan lenyap).  Dan secara total sebanyak 6.123 bermacam perusahaan lenyap (29.468 perusahaan tahun 2006 menjadi 23.345 perusahaan tahun 2010).  Lenyapnya 6.123 perusahaan termasuk diantaranya perusahaan padat karya seperti tembakau, makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, dsb, tentu mengakibatkan puluhan atau ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dan berikutnya keluarga mereka jutaan orang juga mengalami kesulitan karena kepala keluarga atau anggota keluarganya kehilangan pekerjaan.

Itu artinya selama periode tahun 2006 – 2010 yang terjadi adalah deindustrialisasi.  Yaitu proses dimana industri bukannya berkembang tetapi justru mengalami penyusutan.  Sektor yang paling deras proses deindustrialisasinya adalah industri pakaian jadi; makanan dan minuman; furniture dan pengolahan lain; kayu, barang dari kayu dan anyaman; penerbitan, percetakan dan reproduksi; barang galian bukan logam; tembakau; tekstil; kulit dan barang dari kulit; barang-barang logam dan peralatannya.  Tentu perusahaan-perusahaan itu tutup karena tidak mampu bertahan.  Salah satu faktor utama adalah besarnya serbuan barang impor dengan harga yang murah dan semakin besarnya biaya akibat kenaikan BBM, listrik, bahan baku.  Dan jika dikerucutkan, semua itu karena lemahnya atau bahkan tidak adanya dukungan dari pemerintah.  Itu artinya, industri dan dunia usaha pada umumnya dibiarkan masuk dalam persaingan bebas akibat liberalisasi yang dilakukan pemerintah sementara pemerintah tidak menyiapkan mereka, tidak memberikan perlindungan dan dukungan agar mereka minimalnya bisa bertahan dan syukur-syukur bisa memenangkan persaingan.

Deindustrialisasi itu bisa dianggap sebagai dampak yang sangat serius dari liberalisasi yang dilakukan selama ini, yang diantaranya dilakukan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan dalam APEC.  Sebab industrialisasi berarti terjadinya penciptaan nilai tambah atas bahan baku.  Dengan terjadinya deindustrialisasi maka penciptaan nilai tambah itu akan lambat atau bahkan tidak terjadi.  Maka pada akhirnya bahan baku dan sumber daya alam yang ada di dalam negeri akan dijual dalam bentuk mentah.  Tentu saja lambat laut akan habis.  Sayangnya hal itu tidak disertai perolehan yang besar, sebab perolehan besar itu terjadi dengan adanya penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dalam industri.  Disamping itu, industrialisasi adalah pra syarat menjadi negara maju.  Jika yang terjadi justru deindustrialisasi, maka angan-angan menjadi negara ekonomi maju akan semakin jauh dari kenyataan.  Itu artinya negeri ini akan terus menjadi negara ekonomi berkembang atau malah mengalami kemunduran.  Konsekuensinya, negeri ini akan terus menjadi obyek, bukan subye; akan terus dieksploitasi.

Proses deindustrialisasi dengan lenyapnya ribuan perusahaan itu, tentu berakibat hilangnya lapangan kerja dari sektor industri.  Meski bisa saja, perusahaan baru yang muncul atau perusahaan lama berkembang kapasitasnya sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru.  Namun bukan berarti pekerjaan yang kehilangan pekerjaan dari sektor lainnya lantas ditampung di lapangan kerja baru yang terbuka itu.  Dari data jumlah tenaga kerja di perusahaan besar dan sedang menurut sektor yang dirilis oleh BPS, ternyata selama periode 2006 – 2010, jumlah tenaga kerja di perusahaan besar dan sedang justru menyusut.

 

 

Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Menurut Sektor 2006-2010
Subsektor	2006	2007	2008	2009	2010	2006 – 2010
Makanan dan Minuman	784.129	748.155	721.457	714.824	715.648	– 68.481
Tembakau	316.991	334.194	346.042	33.159	327865	10.874
Tekstil	57.271	558.766	484.732	498.005	52.547	– 4.724
Pakaian jadi	583.634	523.118	495.518	464.777	48.147	– 535.487
Kulit dan barang dari kulit	237.626	210.854	219.792	219.071	225.481	– 12.145
Kayu, barang dari kayu, dan anyaman	299.278	279.622	241.226	214.991	219.641	– 79.637
Kertas dan barang dari kertas	12.643	134.305	126.883	120.001	126.379	113.736
Penerbitan, percetakan, dan reproduksi	65.561	58.519	59.065	6.098	44.915	– 20.646
Batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan bakar dari nuklir	5.853	9.018	6.727	6.711	6.964	1.111
Kimia dan barang-barang dari bahan kimia	208.406	213.095	19.999	211.667	216.433	8.027
Karet dan barang-barang dari plastik	348.405	343.155	360.181	339.297	36.349	– 312.056
Barang galian selain logam	19.063	177.304	176.459	175.127	171.313	152.250
Logam dasar	65.069	64.233	64.099	60.632	64.643	– 426
Barang-barang dari logam dan peralatannya	111.388	129.577	14.733	126.921	142.885	31.497
Mesin dan perlengkapannya	106.321	83.714	87.192	71.276	74.751	– 31.570
Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data	1.477	3.427	3.009	2.892	2.908	1.431
Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	79 .996	82.764	77.094	80.529	80.611	615
Radio, televisi, dan peralatan komunikasi	141.672	147.283	117.274	130.173	134.414	– 7.258
Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam	20.275	23.412	25.071	19.938	20.805	530
Kendaraan bermotor	86.066	79.216	86.928	85.362	92.999	6.933
Alat angkutan lainnya	72.474	85.925	91.136	81.761	97.376	24.902
Furniture dan industri pengolahan lainnya	325.362	326.785	313.656	322.741	362.437	37.075
Daur ulang	595	8.496	7.071	5.908	2.247	1.652
Jumlah	4.755.703	4.624.937	4.457.932	4.345.174	4.501.145	– 254.558
Ket: diolah dari data BPS

 

Sektor pertanian selama 10 tahun terakhir jumlah petani berkurang 5 juta orang.   Itu artinya 5 juta orang itu tidak lagi bekerja di sektor pertanian.  Dikatakan bisa jadi mereka beralih masuk bekerja di sektor industri.  Tapi data perkembangan jumlah pekerja di industri besar dan sedang diatas, selama periode 2006-2010 ternyata justru jumlah tenaga kerja di industri besar dan sedang berkurang 254.558 orang tenaga kerja.  Maka jangankan menampung limpahan dari sektor pertanian, mempertahankan jumlah tenaga kerjanya saja sektor industri besar dan sedang tidak berdaya.  Gabungan kedua data sektor pertanian dan industri besar dan sedang itu, mengindikasikan ada 5,254 juta orang yang kehilangan pekerjaan selama periode 2006-2010.  Kondisi kedua sektor tersebut yaitu pertanian dan sektor industri besar dan sedang selama 2010-2013 juga tidak mengalami perbaikan signifikan.  Proses deindustrialisasi juga terus terjadi.  Pertanian juga terus mengalami keterpurukan.  Dengan kondisi seperti itu, sulit diprediksi akan terbukan lapangan kerja apalagi dalam jumlah 5,254 juta selama tiga tahun terakhir.  Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan terhadap klaim terus turunnya angka pengangguran yang selama ini diklaim pemerintah.

 

Liberalisasi Investasi : Makin Dikuasai Asing

Liberalisasi investasi mengharuskan pintu investasi asing dibuka selebar-lebarnya, kepemilikan asing atas usaha di dalam negeri dan bidang usaha untuk investasi asing tidak boleh dibatasi.  Dalam UU Penananam Modal No. 25/2007, modal asing dan modal dalam negeri diperlakukan sama.  UU ini menfasilitasi penguasaan lahan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) hingga 95 tahun. Padahal zaman Agrariches Wet-nya kolonial Belanda penggunaan tanah oleh swasta hanya dibolehkan hingga 75 tahun.

Sementara berdasarkan daftar negative investasi yakni Perpres 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, hampir seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, migas, keuangan dan perbankkan boleh dikuasai oleh modal asing secara mayoritas bahkan hingga 95 %.

Akibatnya, perekonomian negeri ini sebagian besar dikuasai asing.  Asing menguasai sebagian besar industri migas, perbankan, manufaktur, dsb.  Bahkan banyak perusahaan dalam negeri akhirnya dikuasai asing.

Sebagian besar kebutuhan hidup di negeri ini dikuasai asing.  Mulai air minum dalam kemasan dari Pure Life Netsle perusahaan Swiss dan Aqua yang dikuasai Danone Perancis; kecap Cap Bango dan Teh Sariwangi dimiliki Unilever Inggris;  Susu SGM milik Sari Husada 82% sahamnya dikuasai Numico Belanda; sabun Lux, Pepsodent dan aneka shampo dikuasai Unilever, Inggris. Berasnya impor dari Thailand dan Vietnam, gula impor dari Meksiko dan India. Motor/mobil dari perusahaan Jepang, Cina, India, Eropa atau Amerika. Segala macam peralatan elektronik, komputer, ponsel buatan perusahaan Jepang, Korea, atau Cina. Operator tetepon mayoritas dikuasai asing baik Indosat, XL, Telkomsel.  Belanja? Carrefour punya Perancis, Alfamart 75% sahamnya punya Carrefour; Giant dan Hero dikuasai Dairy Farm International, Circle K dari Amerika dan Lotte dari Korsel. Beberapa Bank (BCA, Danamon, BII, dan Bank Niaga) sudah milik asing meksi namanya masih Indonesia. Bangun rumah pakai semen: Tiga Roda Indocement milik Heidelberg, Jerman (61,70%), Semen Gresik milik Cemex Meksiko dan Semen Cibinong milik Holcim (Swiss).

 

Wahai Kaum Muslimin

Jalan semua itu dibuka lebar oleh kebijakan liberalisasi ekonomi, perdagangan dan investasi yang diusung langsung oleh forum APEC.  Semua anggotanya harus mengikuti dan memenuhi semua yang digariskan dalam forum APEC yang tentu lebih ditentukan oleh negara maju.  Maka secara langsung APEC adalah jalan penguasaan asing atas negeri ini khususnya dibidang ekonomi.  Tak terkecuali ajang APEC kali ini, disinyalir akan dilakukan penandatanganan perpanjangan kontrak Freeport.  Sekaligus APEC juga menjadi pintu kontrol untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang terkait.

Maka APEC secara langsung memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai negeri ini dan penduduknya yang mayoritasnya muslim.  Ini jelas perkara yang tidak dibenarkan, sebab Allah SWT berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman (TQS an-Nisa’ [4]: 141)

 

Maka semua itu harus segera diakhiri.  Hal itu tidak bisa terwujud selama sistem kapitalisme yang melahirkan dan memelihara APEC tetap dipertahankan dan karenanya sistem kapitalisme itu harus segera dicampakkan.  Hal itu hanya akan terwujud melalui penerapan syariah Islam secara total di bawah sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-Nubuwwah.  Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman – LS HTI]