Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Jakarta– Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menilai, liberalisasi investasi dan perdagangan dalam kerangka Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) hanya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan dana segar mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.
“Karena tidak ditemukan alasan konsitusional untuk mendorong liberalisasi, saya melihat APEC hanyalah motif utama pemerintahan SBY untuk mengatasi krisis, mendapatkan dana baru, pinjaman baru, untuk mengatasi defisit. Kebutuhan utang dari luar negeri dibungkus dalam proyek-proyek ekonomi,” kata Dani dalam diskusi bertajuk “Menimbang Dampak APEC Bagi Koperasi Indonesia” di Jakarta, Senin (7/10/2013).
Ia menengarai, dengan adanya liberalisasi investasi itu, pemerintah berharap mampu menutupi defisit APBN melalui dana baru dari asing atau penerbitan surat berharga. Sayangnya, liberalisasi investasi itu disebutnya juga berpotensi menggadaikan sektor ekonomi penting.
Senada dengan Dani, Direktur Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng mengemukakan, sebelum APEC dihelat Oktober 2013 ini, dominasi asing sudah sangat luar biasa besar, baik dari kegiatan ekstraktif maupun di luar itu.
Ia pun menyayangkan daftar negatif investasi yang dikeluarkan pemerintah justru berpotensi menyebabkan seluruh sektor bisa dikuasai asing.
“72 persen struktur ekonomi nasional kita dikuasai investasi asing. Hanya beberapa sektor yang tidak, seperti pengelolaan museum, taman kota, dan pos dan telekomunikasi,” sebutnya.
Menurut Daeng, APEC yang digadang-gadang dapat menaikkan rantai suplai perdagangan hanya akan memperkokoh langkah asing untuk semakin mendominasi sektor ekonomi Indonesia.[] (kompas.com 7/10/2013)
