Roundtable Discussion Tokoh Perempuan “Melawan Imperialisme AS terhadap Perempuan di Asia Tenggara melalui KTT APEC dan Rezim Pasar Bebas” (4)
HTI Press. Pada sesi tanya jawab, seorang tokoh praktisi kesehatan menanyakan tentang langkah apa yang akan ditawarkan HTI terkait dengan persoalan ‘penjajahan ekonomi’. Dengan tegas Iffah Ainur Rochmah (Juru Bicara MHTI) mengatakan, “Jika ingin mengakhiri penjajahan ya harus memutus rantai penjajahan itu. Perjanjian internasional adalah pintu untuk membuka penjajahan. Kapitalisme global sudah sekarat, tapi selanjutnya yang lebih berbahaya, mereka akan gelap mata untuk lebih hebat melakukan penjajahan. Untuk memutus rantai penjajahan ini, maka harus dilakukan: 1) tidak mengikuti perjanjian internasional. Penguasa muslim (Indonesia) harus sadar betul sebagaimana QS An-Nisaa ayat 141 “Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan kaum kafir menguasai kaum muslimin”; 2) mata rantai penjajahan itu tidak ada pada pemimpin tapi pada kebijakan; 3) harus ada tatanan pemerintahan bagi umat, Indonesia harus menegaskan posisi, mau jadi negara apa? Jika tidak jelas identitasnya, maka Indonesia akan terus menjadi bulan-bulanan penjajah. Oleh karenanya, identitas sebagai negeri muslim terbesar di dunia harus dimunculkan. Istilahnya dalam bahasa fikih adalah Khilafah. Pemberdayaan perempuan itu bukan untuk dieksploitasi, melainkan pada perannya sebagai ibu dan pendidik generasi.”
Nida Sa’adah menambahkan, patutkah kita menabur harapan pada sesuatu yang masa depannya sudah dapat diketahui sejak sekarang? Tentu beda jika kita menabur harapan pada solusi alternatif yang pernahdicontohkan oleh Rasul SAW. Kesepakatan dengan negara kapitalis telah semakin memiskinkan kita, maka sudah seharusnya kita memilih Islam. Sister Sumayyah juga memberikan tanggapan yang senada, kita melihat penjerat dari Barat ini memang sangat licik. Seharusnya kita menghindari jeratan ini. Kedatangan Obama maupun wakilnya di APEC adalah untuk mendesak para pemimpin negara-negara kecil untuk menandatangani pembaharuan perjanjian-perjanjian ekonomi.