Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menilai bahwa kerusakan sistem demokrasi sangat sistemik sehingga Mahkamah Konstitusi pun jadi celah korupsi untuk pemenangan Pilkada.
“Celah itu ada pada MK sebagai pemutus. Di sinilah permainan uang itu bisa terjadi baik kepada yang kalah maupun yang sudah menang Pilkada,” ungkapnya seperti yang dilansir Tabloid Media Umat Edisi 113, Jum’at (11-24/10).
Menurutnya, korupsi di negeri demokrasi ini sudah sangat sistemik. Salah satu faktor penyebabnya adalah biaya proses demokrasi yang sangat mahal. “Semakin tinggi level jabatan maka biaya makin mahal,” ungkapnya.
Celaknya, lanjut Wahyudi, korupsi itu dimulai justru dari atas ke bawah. Level bawah itu hanya mencontoh. Jika saja di atas bersih tentu tak sulit menindak dan membersihkan yang di bawah. Karena sangat sistemik maka semua strata jabatan secara sistemik juga terkondisikan. “Maka orang yang baik sekali pun ketika masuk dalam sistem ini akan terpaksa menyesuaikan diri,” bebernya.
Ia juga menyatakan, sengketa Pilkada melahirkan korupsi ini tentu tak terhindarkan. Sebab orang yang bertarung dalam pesta demokrsi yang bernama Pilkada itu sangat banyak keluar biaya. Jadi berharap jika menang akan kembali biaya itu. Yang menang tentu ingin amankan posisinya dengan berbagai cara. Yang kalah juga masih ingin memanfaatkan berbagai celah untuk bisa menang. Celah itu ada pada MK sebagai pemutus. Di sinilah permainan uang itu bisa terjadi baik kepada yang kalah maupun yang sudah menang Pilkada.[] FM/Joy
